Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro) memprediksi pembangunan pangkalan data di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, baru akan dimulai empat tahun lagi atau setelah sejumlah infrastruktur pemerintah hadir di sana.
Ketua Umum Idpro Hendra Kusuma mengatakan pembangunan pangkalan data membutuhkan investasi yang besar, sekitar US$9 juta per MegaWatt (MW) untuk pangkalan data tier III dan IV.
Perusahaan penyedia pangkalan data pun selalu membangun pangkalan data secara terukur, dengan melihat densitas penduduk di suatu wilayah.
Hendra memperkirakan pembangunan pangkalan data di IKN baru, akan terealiasi setelah instansi dan lembaga pemerintahan, termasuk sumber daya manusianya, berpindah ke Penajam Paser Utara.
Jika pembangunan infrastruktur IKN membutuhkan waktu 2 tahun, kemudian migrasi SDM butuh waktu 1 tahun, maka pembangunan pangkalan data baru akan terjadi pada tahun keempat.
“Kemungkinan anggota kami baru membangun infrastruktur di tahun keempat atau mencoba untuk mendapatkan peluang baru di sana,” kata Hendra, Kamis (20/1/2022).
Hendra mengatakan pada tahun ini anggota Idpro kemungkinan belum ada yang akan membangun pangkalan data di Penajam Paser Utara. Densitas penduduk di Kalimantan masih rendah.
Selain itu, kata Hendra, ketersediaan sumber energi (kelistrikan) dan infrastruktur layanan internet yang masih terbatas, juga menjadi tantangan dalam pengembangan pangkalan data IKN baru. Idpro belum melihat rencana strategis pemerintah dalam menghadirkan sumber daya energi di IKN baru pada tahun ini.
“Jadi tantangannya dari aspek pita untuk transfer data (bandwidth), power, dan tenaga ahli. Jadi tenaga ahli yang tersertifikasi untuk mengoperasikan pangkalan data saat ini masih di Pulau Jawa,” kata Hendra.
Dia mengatakan IKN baru akan mendorong pertumbuhan bisnis pangkalan data. Sebaiknya pangkalan data memang dibangun di dekat dengan perusahaan pengguna layanan data untuk mengurangi latensi.
Makin rendah latensi, maka layanan internet yang diberikan makin cepat responsnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan UU IKN pada Selasa (18/1). Dengan disahkannya UU tersebut Ibu Kota Negara berubah nama menjadi Nusantara.
Pada waktu yang berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembangunan IKN masuk ke dalam kerangka pemulihan ekonomi. Program IKN masuk sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN 2022).
