Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gaet Pemda, Bakti Kebut Pembangunan BTS di 3T

Dari 4.200 site jaringan 4G yang dibangun oleh Bakti pada 2021, sebanyak 3.000 site berada di lahan milik pemerintah daerah. 
Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko - Bisnis.com 14 Desember 2021  |  07:01 WIB
Gaet Pemda, Bakti Kebut Pembangunan BTS di 3T
Teknisi melakukan perawatan jaringan di salah satu menara BTS, di Bandung, Jawa Barat. - JIBI/Rachman
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah perihal pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). 

 

Bakti baru sama menandatangani  Perjanjian Pinjam Pakai Lahan dengan 35 Kabupaten di seluruh Indonesia. 

Perjanjian ini akan membantu Bakti dalam membangun Base Transceiver Station (BTS) 4G di lebih dari 7.904 site di seluruh Indonesia hingga 2022. 

 

Adapun saat ini Bakti telah menyelesaikan administrasi di 2.816 site atau 67 persen dari target 4.200 site pada 2021. Pandemi Covid-19 dan akses menuju lokasi menjadi hambatan terbesar dalam menggelar jaringan di daerah 3T.

 

Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah (LTIMP) Bakti Danny Januar mengatakan dari 4.200 site jaringan 4G yang dibangun oleh Bakti pada 2021, sebanyak 3.000 site berada di lahan milik pemerintah daerah. 

 

Dengan penandatanganan ini, Bakti dapat membangun rencana Bakti dalam menggelar BTS 4G di beberapa titik menjadi makin lancar. Pembangunan juga tanpa dipungut biaya apapun. 

 

“Dengan pokok kerja sama pemerintah daerah menyediakan lahan dan menangguhkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas Proyek selama perjanjian,” kata Danny di Jakarta, Senin (13/12/2021). 

 

Danny menjelaskan pembangunan jaringan 4G oleh Bakti bakal banyak terjadi di Papua. Lebih dari 60 persen titik yang akan dibangun oleh Bakti, terdapat di Papua dan Papua Barat. 

 

Sementara itu, Direktur Utama Bakti Anang Latif menjelaskan kolaborasi yang dilakukan Bakti dengan pemerintah daerah berdampak pada ongkos penggelaran jaringan yang lebih terjangkau. 

 

Berbeda dengan operator yang harus mengakuisisi lahan, dalam skema perjanjian tersebut lahan yang digunakan tetap milik pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya menitipkan aset yang akan beroperasi kurang lebih selama 10 tahun. 

 

“Pada 2021 targetnya kami selesai 4.200 kemudian sisanya 3.704 dilakukan pada 2022. Seluruhnya pakai skema pinjam pakai lahan,” kata Anang. 

 

Dia mengatakan dari target 4.200 titik pada 2021, pemerintah telah menyelesaikan sekitar 67 persen titik. Adapun sisanya sebanyak 1.384 titik atau sekitar 33 persen akan terus dikebut hingga akhir tahun. 

 

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam penggelaran BTS 4G di ribuan titik tersebut adalah pandemi Covid-19 yang sempat memuncak pada pertengahan tahun. 

Hambatan lainnya adalah kondisi geografis di daerah 3T yang terjal dan sulit dijangkau. 

 

“Kami kejar hingga bisa selesai di akhir tahun ini. Daerah 3T ini sangat susah sekali. Lokasinya terpencil, kemudian tidak ada akses infrastruktur dasar. Jalannya belum ada, begitupun listriknya,” kata Anang. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

menara bts bakti
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Terpopuler

back to top To top