Bisnis.com, JAKARTA — Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya mengungkap kendala mendasar yang belum dapat diatasi oleh PeduliLindungi.
Menurut dia, kendala mendasar yang belum dapat diatasi oleh PeduliLindungi adalah masalah kredensial yang tetap menggunakan data kependudukan atau nomor induk kependudukan (NIK).
"Sebagai gambaran, hanya dengan bermodalkan NIK dan nama lengkap saja, maka siapapun dapat mengakses database PeduliLindungi, terlepas dari apakah dia orang yang bersangkutan atau tidak," katanya, Selasa (5/10/2021).
Menurutnya, hal ini menunjukkan kelemahan dari pangkalan data yang dimiliki Pedulilindungi, karena tidak ada jaminan bahwa yang melakukan check-in adalah pemilik KTP yang bersangkutan.
Alhasil, dia menilai informasi data pengguna pedulilindungi yang mengakses layanan misalnya masuk mal, naik kereta, atau layanan lainnya tidak dapat diandalkan untuk menjadi suatu patokan decision making.
“Dalam dunia IT istilahnya gigo garbage input garbage out put atau dengan kata lain data yang dimiliki oleh pedulilindungi tidak andal karena tidak ada kepastian bahwa pengguna data base adalah pemilik data,”tuturnya.
Dia melanjutkan, layanan dagang elektronik (e-commerce) memiliki pangkalan data (databese) yang bagus dan jika dikonversikan secara aman dengan data kependudukan yang dimiliki oleh pedulilindungi hal ini bisa menjadi kekuatan yang saling melengkapi.
“Saya heran mengapa hal ini tidak dilakukan. Kalau berdalih bawah ini adalah dokumen dukcapil mengapa tidak dilakukan koordinasi untuk hal yang penting ini,” katanya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan data yang dimiliki oleh platform yang akan diintegrasikan berbeda dengan data pedulilindungi. Data pedulilindungi adalah data kependudukan dan data e-commerce adalah data kredensial dan data penggunaan layanan e-commerce.
“Penggunaan kredensial adalah solusi yang paling murah dan realistis. Apakah bentuknya digital id atau apapun intinya gunakan karya kredensial yang bisa diperkuat dengan two Factor authentication,” ujarnya.
