Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pengamat telekomunikasi berharap penggunaan satelit untuk pengawasan distribusi bantuan sosial (bansos) nantinya tidak membuat anggaran bantuan sosial membengkak. Dibandingkan untuk pengawasan, dana tambahan lebih baik disalurkan untuk menambah jumlah kuota penerima bansos.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan secara adopsi teknologi, langkah yang diambil Kementerian Sosial merupakan suatu terobosan dalam memanfaatkan geographical information system.
Ini bisa dipakai untuk semua hal, termasuk misalnya pemetaan tanah dan rumah, dan juga dikaitkan dengan bantuan sosial. Hanya saja, kata Heru, seharusnya terobosan ini dilakukan jauh sebelum verifikasi data bansos dan tidak dalam kondisi darurat seperti saat ini.
“Kalau sekarang yang dirugikan adalah masyarakat yang harus mendapat bansos sebab akan butuh waktu untuk pengumpulan data dan verifikasi sampai dinyatakan valid,” kata Heru, Senin (23/8/2021).
Heru menambahkan untuk implementasi solusi ini dibutuhkan anggaran. Kemensos diminta terbuka pada masyarakat mengenai penggunaan satelit untuk mengawasi distribusi bansos.
Anggaran yang digelontorkan, kata Heru, juga diharapkan tidak terlalu besar, sehingga manfaat yang diterima masyarakat tetap besar.
“Jangan sampai biaya yang dibutuhkan sangat besar yang bahkan harusnya lebih bermanfaat untuk dijadikan bansos,” kata Heru.
Senada, Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Ridwan Effendi menilai ongkos yang dikeluarkan pemerintah terlalu mahal seandainya menggunakan satelit untuk mengawasi distribusi bansos.
Di sisi lain, cara tersebut mengancam keamanan masyarakat karena satelit akan merekam tempat tinggal masyarakat dari koordinat yang diberikan.
“Kalau sampai memantau ke citra rumah, terlalu mahal dan terlalu berbahaya,” kata Ridwan.
Berlebihan
Ketua Bidang Network dan Infrastruktur Indonesian Digital Empowerment Community (IDIEC) Ariyanto A. Setyawan berpendapat penggunaan hasil penginderaan satelit untuk pengawasan bansos terlalu berlebihan.
“Hal yang paling yang lebih dibutuhkan adalah adanya transparansi kriteria, prosedur, dan data serta adanya sistem informasi yang andal,” kata Ariyanto.
Ariyanto berpendapat permasalahan utama dari bansos selama ini adalah ihwal sumber data awal, verifikasi faktual sampai tahap data tetap penerima bansos, pelacakan status penyaluran bantuan, dan keterbukaan informasi publik untuk pengawasan masyarakat.
Sementara itu, Ketua umum Asosiasi Satelit Indonesia Hendra Gunawan mengatakan satelit Lapan adalah satelit khusus pemantauan bumi.
Berbeda dengan satelit konvesional yang berisi receiver dan transmitter, satelit pemantau bumi berisi kamera. Satelit ini khusus untuk memantau obyek di bumi. Dia memperkirakan tantangan dalam penggunaan satelit ini nantinya adalah mengenai waktu pengiriman data.
“Tantangannya, tidak bisa real time, karena satelit hanya melewati Indonesia beberapa kali dalam sehari,” kata Hendra.
