Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Fintech Society (IFSoc) menilai langkah Grup GoTo, perusahaan hasil merger Gojek dan Tokopedia yang mempersiapkan langkahnya untuk melakukan penawaran umum perdana saham memberi kabar baik bagi ekosistem startup.
Steering Commitee IFSoc dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2014—2019 Rudiantara menilai, perusahaan seperti GoTo, Bukalapak yang akan menawarkan saham kepada publik bisa menempuh opsi dual listing agar pendanaan bisa terserap secara maksimal.
“Misalnya saja, perusahaan seperti GoTo, valuasinya diperkirakan mencapai US$ 20 miliar, maka jika 10 persen yang dilepas ke publik, maka dana yang dihimpun dalam IPO bisa mencapai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 28 triliun. Siapa investor di Indonesia yang bisa makan Rp 28 triliun, harus dilakukan dual listing, dilakukan bertahap," katanya dalam paparan secara virtual bertajuk IPO sebagai Opsi Pendanaan Startup, Rabu (9/6/2021).
Rudiantara mengatakan juga turut mendukung penyesuaian langkah yang dilakukan BEI untuk memfasilitasi perusahaan teknologi IPO. Namun, menurutnya opsi SPAC juga bisa dipilih bila GoTo turut berencana melantai di bursa Luar Negeri
"Kalau di luar negeri bisa juga langsung bisa juga menggunakan sistem SPAC ya, banyak macam cara saat mereka pasti masuk ke capital market," ujarnya.
Meski begitu, dia memperkirakan manajemen GoTo tidak akan tergesa-gesa untuk melakukan IPO. Hal ini mempertimbangan beberapa hal, termasuk isu ekonomi makro di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
"Apalagi GoTo yang baru merger, sinergi manajemen akan lebih dulu dilakukan, baru setelah lancar dan bisnis tumbuh IPO dilakukan,” ujar Rudiantara.
Sementara itu, Ketua Steering Committee Indonesia Fintech Society (IFSoc) Mirza Adityaswara mengatakan rencana tersebut juga akan memberikan implikasi positif bagi perekonomian nasional selain tingkat inklusi keuangan yang turut meningkat. Sebab, sahamnya bisa dimiliki oleh publik dan melaporkan kinerja keuangannya secara transparan.
"Begitu mau IPO di BEI atau luar negeri, mereka harus memberikan transparansi kepada investor dan ini baik," katanya
.jpg?w=300&h=221)
