Bisnis.com, JAKARTA – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera melacak sumber kebocoran terkait dengan dugaan kebocoran 279 juta data warga Indonesia yang diperjualbelikan dalam sebuah forum web gelap.
Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan BPKN Arief Safari mengatakan bahwa perlu diinvestigasi siapa yang memperjualbelikan data tersebut sehingga bisa penjahat siber itu dapat dibawa ke ranah hukum dan diberikan sanksi yang memadai agar menjadi pembelajaran bagi pembocor data lainnya.
“Harus dilacak sumber kebocorannya dari mana karena pemilik data 279 juta penduduk terbatas, salah satunya di Dukcapil Kemendagri, sehingga bisa diantisipasi dan dihentikan kebocoran data lebih lanjut,” ujarnya, Kamis (20/5/2021).
Dia melanjutkan, kebocoran data bisa disebabkan beberapa hal, yaitu ada oknum yang sengaja membocorkan data tersebut dari otoritas untuk mendapatkan imbalan.
“Kedua, ada kemungkinan transfer data yang dilakukan otoritas diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kemudian diperjualbelikan dan terakhir adanya kegiatan pengumpulan data [data collection] melalui berbagai tawaran program dan kegiatan yang seolah olah valid, padahal itu hanya kegiatan abal-abal,” tuturnya.
Alhasil, menurutnya kerugian kembali terjadi di masyarakat karena data pribadi mereka makin terekspos ke pihak yang tidak bertanggungjawab dan bisa disalahgunakan.
“Salah satunya data yang bisa disalahgunakan dalam mendapatkan fasilitas BPJS sehingga pihak BPJS harus mengantisipasinya dengan screening yang ketat,” katanya.
Tidak hanya itu, menurutnya, kerugian juga menyasar ke pemerintah yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan data collection yang memang dibutuhkan pemerintah ke depan sehingga masyarakat tidak kooperatif lagi dan tentunya hal ini akan mengganggu program yang dijalankan nantinya.
Ketua Asosiasi Healthtech Indonesia (AHI) Gregorius Bimantoro mengatakan seluruh pihak memang harus memikirkan solusi keamanan siber yang terbaik. Sebab, saat ini BPJS memang mempunyai data kesehatan terbesar di Indonesia.
“Namun, banyak juga member AHI yang juga mempunyai sebagian data terkait user. Ini menjadi concern kita semua. Kami berharap bisa diajak diskusi dan kerjasama dalam rangka bersama pemerintah menjaga keamanan data kesehatan di Indonesia,” katanya.
Menurutnya, jangan sampai kejadian ini menghentikan upaya integrasi data interoperabilitas data kesehatan yang sedang dilaksanakan pemerintah melalui inisiatif satu data.
