Bisnis.com, JAKARTA – Sinergisitas antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pemerintah menjadi suatu keharusan untuk menjaga sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL) tetap andal.
Kabel serat optik bawah laut membawa peran penting dalam mendorong transformasi digital, termasuk di wilayah Timur Indonesia.
Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengatakan merawat dan menjaga kabel bawah laut merupakan tugas berat bagi operator telekomunikasi.
Kepatuhan pengguna jalur laut – seperti kapal dan lain sebagainya – yang rendah dan ancaman bencana alam menghantui para penyelenggara jaringan SKKL. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kata Kamilov, pemerintah dan korporasi harus bahu membahu menjaga SKKL yang telah tergelar.
“Secara teknis memang itu punya Telkom, tetapi secara jalur laut di sana ada berbagai kementerian, maka harus diperkuat sinergisitasnya,” kata Kamilov, Selasa (4/5/2021).
Kamilov menambahkan perhatian seluruh pihak – baik pemerintah maupun operator telekomunikasi - terhadap jalur komunikasi bawah laut di Timur Indonesia harus meningkat. SKKL yang membawa lalu lintas data ke Papua merupakan penopang transformasi digital di Indonesia Timur ke depannya.
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) Resi Y Bramani mengatakan kabel yang putus merupakan bagian dari SKKL Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS).
SKKL SMPCS atau Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) adalah kabel komunikasi bawah laut yang terbentang di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kabel ini terbagi ke dalam dua paket dalam pembangunannya yaitu paket 1 sepanjang 5.617 km dan paket 2 sepanjang 3.155 km.
Telkom menggandeng 2 perusahaan luar Indonesia yakni Alcatel Submarine Network (ASN) dari Prancis dan NEC Corporation dari Jepang dalam menggelar SMPCS. SKKL yang rampung pada 2015 ini memakan biaya hingga Rp3,6 triliun.
Berdasarkan arah aliran jaringannya, SKKL SMPCS memiliki tiga jalur utama yaitu Manado – Ambon – Fakfak – Timika, Manado – Sorong – Biak – Jayapura, dan Ambon – Kendari, serta 13 cabang meliputi Jailolo, Ternate, Labuhan, Mangole, Sanana, Namlea, Masohi, Banda Neira, Bula, Manokwari, Sarmi, dan Kaimana.
“Informasinya yang putus Biak – Sarmi,” kata Resi.
Sebelumnya, Resi menjelaskan dalam 2 tahun terakhir gangguan terhadap sistem komunikasi kabel bawah laut banyak disebabkan oleh jangkar kapal.
Sejumlah aktivitas kapal laut ilegal seperti pemancingan, menyebabkan kabel bawah laut yang berada di bawah rusak akibat jangkar atau alat tangkap ikan kapal tersebut.
“Sebanyak 47 persen gangguan diakibatkan oleh jangkar kapal, 28 persen oleh aktivitas memancing terutama dengan rumpon, 14 persen faktor alam, dan 11 persen adalah aktivitas pertambangan dan pencurian,” kata Resi.
Meski demikian, kata Resi, dalam 3 tahun terakhir tren kabel komunikasi bawah laut putus cenderung menurun. Berdasarkan catatan Askalsi pada 2018 terdapat 40 kasus, jumlahnya menurun menjadi 30 kasus pada 2019 dan kembali turun menjadi 27 kasus pada 2020.
Penurunan tersebut didorong oleh kegiatan proaktif para pemilik kabel untuk melakukan patroli pengamanan kabel, sehingga setiap ada aktivitas kapal yang berdekatan dengan sistem komunikasi kabel bawah laut, tim patroli akan melakukan peringatan.
Adapun jika terjadi kerusakan, biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kabel saja diperkirakan sekitar Rp4 miliar-Rp5 miliar. Semakin jauh dan semakin dalam tempat kabel tersebut putus, maka harga perbaikan akan makin mahal. Biaya tersebut belum termasuk kerugian bisnis dan pengalihan lalu lintas telekomunikasi.
