Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) menyarankan kepada pemerintah agar lebih ketat dalam memantau perkembangan proyek Satelit Multifungsi Satria. Pengembangan proyek harus sesuai dengan lini masa (timeline) yang telah ditetapkan agar tidak molor dan menimbulkan risiko baru.
Ketua Umum Assi Hendra Gunawan mengatakan setelah berhasil mengamankan slot orbit 146 bujur timur (BT) yang akan digunakan oleh Satelit Multifungsi Satria, pemerintah selanjutnya perlu memastikan bahwa lini masa pelaksanaan proyek dikerjakan sesuai jadwal yang disepakati dalam kontrak.
Keterlambatan pembangunan satelit – yang disebabkan oleh pabrikasi satelit atau ketidaksiapan roket peluncur – merupakan sebuah risiko proyek yang harus diantisipasi oleh pemerintah ke depannya.
”Umumnya yang dilakukan [untuk mengantisipasi keterlambatan] adalah memblokir periode peluncuran [blocking launch period] dan melakukan koordinasi intensif serta sinkronisasi jadwal antara pabrikan satelit dan penyedia jasa peluncuran,” kata Hendra kepada Bisnis.com, Selasa (6/4/2021).
Hendra juga menyarankan kepada pemerintah untuk menggelar rapat secara rutin agar koordinasi pabrikasi satelit dengan kesiapan roket peluncu dapat berjalan bersamaan.
Pemerintah dapat melakukan rapat minimal setiap 3 bulan sekali dan menjadi bulanan pada saat mendekati hari peluncuran. Adapun mengenai pabrikasi Satelit Satria, yang berada di dua negara yang berbeda, kata Hendra, hal tersebut tidak menjadi isu karena rapat dapat dilakukan secara daring.
“Pertemuan tidak harus fisik,” kata Hendra.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan telah berhasil mengamankan slot orbit 146 bujur timur (BT) yang akan digunakan oleh Satelit Multifungsi Satria.
Sempat ditolak, akhirnya Radio Regulations Board (RRB) International Telecommunication Union (ITU) akhirnya memberi izin perpanjangan tenggat peluncuran Satelit Multifungsi Satria.
Satelit Satria 1 PSN - BAKTI akan menempati slot orbit 146 BT pada frekuensi Ka-band, dengan filing satelit 146E. Filing satelit yang mempunyai masa berlaku sampai dengan 31 Maret 2023. Kemenkominfo mengusulkan perpanjangan filling satelit selama 14 bulan ke depan, dengan alasan menyesuaikan dengan jadwal produksi satelit, produksi roket peluncur dan waktu peluncuran satelit serta pandemi Covid-19.
Permohonan perpanjangan bukanlah hal baru yang dilakukan oleh Kemenkominfo. Salah satu proyek strategis nasional yang memiliki nilai sebesar Rp20,7 triliun tersebut, awalnya direncanakan mengorbit pada akhir 2022. Kemudian mundur menjadi pertengahan 2023.
Dengan perubahan yang diajukan oleh pemerintah maka diperkirakan waktu peluncuran Satelit Satria kembali mundur hingga pertengahan 2024.
