Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan pembangunan pangkalan data nasional menjadi salah satu dari sejumlah program prioritas pada tahun ini.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyebutkan bahwa hingga saat ini perkembangan dari Pusat Data Nasional adalah telah dilakukan finalisasi penandatanganan finansial protokol oleh Kementerian Keuangan.
“Pada tahun ini akan dibangun satu pangkalan data nasional untuk kepentingan electronic government hingga Januari 2021, telah dilakukan finalisasi penandatanganan financial protocol [protokol keuangan] oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya, Senin (1/2/2021).
Dia melanjutkan bahwa setelah disediakan lahan untuk pembangunan pangkalan data nasional, maka proses pembiayaan pembangunan pusat data akan dilakukan melalui export credit dari (donor country) negara pendonor.
“Kami harapkan finance protocol bisa diselesaikan segera antara negara pemberi atau donor country dengan Indonesia yang dalam hal ini dilakukan melalui Kementerian Keuangan, sehingga pembangunan pangkalan data dapat dilakukan,” katanya.
Lebih lanjut, Johnny menjelaskan saat ini di Indonesia terdapat 2.900 pangkalan data untuk melayani kebutuhan pemerintahan. Namun, hanya 3 persen saja yang memenuhi standar global sehingga banyak kendala untuk mencapai konsep ‘Satu Data Indonesia’.
“Untuk mengantisipasi kendala itu Kominfo melakukan interoperabilitas, cleaning and cleansing data, karena pangkalan data yang ada [di Indonesia] belum sepenuhnya berstandar global,” ujarnya.
Menurutnya, urgensi dari pangkalan data makin terlihat saat ini di mana dibutuhkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien.
“Saat ini ada 24.700 aplikasi sehingga pemanfaatan APBN perlu dilakukan lebih efisien, maka dengan pembangunan pusat data nasional untuk mendukung Satu Data Indonesia dan [menghadirkan] super aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien,” kata Johnny.
