Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

RUU Perlindungan Data Pribadi: DPR Tak Atur Data Orientasi Seks

DPR sepakat untuk tidak mengatur soal orientasi seksual dalam RUU Perlindungan Data Pribadi karena dikhawatirkan akan menjadi polemik di masyarakat.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 18 November 2020  |  19:14 WIB
Ilustrasi kejahatan siber. - Reuters/Kacper Pempel
Ilustrasi kejahatan siber. - Reuters/Kacper Pempel

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi I DPR RI sepakat tidak mengatur data orientasi seksual yang menjadi salah satu substansi pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat panitia kerja (panja) menanyakan pendapat setiap Fraksi terkait salah satu substansi, yakni DIM nomor 35 dengan substansi data orientasi seksual yang dikategorikan dalam data pribadi bersifat spesifik, apakah perlu diatur atau tidak dalam perundang-undangan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menilai aturan terkait orientasi seksual dalam RUU PDP belum menjadi urgensi. Jika dicantumkan dalam perundang-undangan dikhawatirkan akan menjadi polemik di masyarakat, karena ditengarai mewadahi LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender).

“Secara prinsip, UU mesti mengatur semua hal yang perlu kita antisipasi ke depannya, tetapi tradisi [menanyakan orientasi seksual] ini belum terlalu kuat, karena itu tidak kita masukkan dalam UU. Jika memang perlu diatur, maka dalam peraturan pemerintah saja. Menurut saya, ini juga belum urgent buat Indonesia,” ujarnya.

Senada dengan Karding, Kharis menilai terlalu jauh jika substansi orientasi seksual diatur dalam perundang-undangan. “Saya melihat pandangan yang sama dengan Pak Karding, ini belum urgent apalagi di DIM nomor 27 sudah diatur jenis kelamin,” katanya.

Adapun Fraksi PDI-Perjuangan, Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, PKS, dan PPP sepakat menghapus data orientasi seksual agar tidak perlu diatur atau dihapus dalam DIM RUU PDP yang diusulkan pemerintah.

“Jadi untuk DIM Nomor 35 dihapus,” kata Kharis.

Sekedar catatan, pada pasal 3 RUU PDP menyebutkan ada dua jenis data pribadi, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum diantaranya nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama.

Adapun data yang bersifat spesifik berkaitan dengan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, orientasi seksual, data keuangan dan data lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr perlindungan data pribadi
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top