Bisnis.com, JAKARTA - Penggunaan energi fosil menjadi salah satu sumber emisi karbon yang memicu perubahan iklim di dunia.
Untuk itu, diperlukan percepatan transformasi penyediaan listrik dari energi fosil ke energi terbarukan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan mencapai target mengurangi emisi karbon.
Pakar komunikasi hijau Wimar Witoelar, yang juga pendiri Yayasan Perspektif Baru, mengatakan untuk mendorong transformasi energi terbarukan diperlukan adanya perspektif yang sama.
Saat ini perubahan iklim sendiri makin menjadi kenyataan, maka salah satu upaya dari sektor energi adalah beralih ke energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air.
Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar mencapai 442 GW, salah satunya berupa energi air yang mencapai 75 ribu MW. Salah satu upaya pemanfaatan energi terbarukan di dalam program strategis nasional adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru berkapasitas 510 MW di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Pembangunan PLTA Batang Toru memiliki dampak positif yang besar juga untuk mitigasi perubahan iklim. PLTA tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi emisi karbon nasional dari sektor energi. PLTA Batang Toru diatur untuk berkontribusi pada pengurangan emisi karbon sekitar 1,6 juta ton per tahun atau setara dengan kemampuan 12 juta pohon menyerap karbon.
"Pengembangan energi terbarukan bukan semata mata untuk ketahanan energi tapi juga dilakukan untuk mitigasi perubahan iklim terutama mencapai target penurunan karbon," tutupnya.
Sementara itu, Surya Darma, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan mengatakan bahwa Indonesia memiliki energi terbarukan yang sangat lengkap. Mulai dari air, panas bumi, matahari, angin, laut, hingga hutan bio energi, dan sebagainya.
"Sayangnya, pemanfaatan energi terbarukan ini belum maksimal, karena kita masih banyak memakai energi fosil,” ujarnya.
Agar lebih maksimal, dia menyarankan pemerintah untuk memberikan perlakuan yang sama antara sektor energi lain dengan energi terbarukan. Artinya, jika pemerintah memberikan subsidi pada sektor energi lain, maka pemanfaatan energi terbarukan juga harus disubsidi.
“Apalagi, energi terbarukan itu bersih dan dapat menurunkan emisi karbon, bisa berkelanjutan, bahkan tidak akan habis kalau dipakai,” tambahnya.
Diakui Surya, sebenarnya ada hal positif yang telah dilakukan pemerintah terkait energi terbarukan. Misalnya, terkait Kebijakan Energi Nasional, yang di dalamnya disebutkan bahwa pada 2025, energi terbarukan minimal harus 23 persen. Artinya, ada target yang harus dicapai pemerintah.
“Selain itu, hal positif lainnya adalah pemerintah ikut menandatangani Paris Agreement, yang di dalamnya jelas menyebutkan bahwa harus menurunkan emisi, salah satunya adalah menggunakan energi yang bersih. Itu artinya, harus menggunakan energi terbarukan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
