Kemenkominfo Harus Jeli Dalam Menerjemahkan UU Ciptaker

Leo Dwi Jatmiko
Senin, 12 Oktober 2020 | 06:57 WIB
Teknisi memasang prangkat base transceiver station (BTS) disalah satu tower di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (18/3/2020).
Teknisi memasang prangkat base transceiver station (BTS) disalah satu tower di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (18/3/2020).
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerina Komunikasi dan Informatika diminta berhati-hati dan jeli dalam merumuskan regulisi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja pos, telekomunikasi dan penyiaran, khususnya mengenai kata pengalihan spektrum frekuensi.

Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB Ian Yosef M. Edward mengatakan bahwa regulasi turunan UU Ciptaker tentang berbagi spektrum frekuensi harus mengatur secara jelas skema berbagi spektrum dan tanggung jawab pemegang spektrum.

Misalnya, kata Edward, mengenai pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi. Pemerintah perlu menerapkan biaya yang wajar agar tujuan efisiensi dapat tercapai.

“Istilahnya bukan mahal atau murah tapi nilai rasionalnya, karena nantinya masyarakat juga yang akan terbebani,” kata Ian kepada Bisnis, Minggu (11/10).

Ian juga memberi catatan mengenai pengalihan frekuensi. Menurutnya, arti pengalihan memiliki banyak arti.

Pertama, dapat berarti perubahan fungsi frekuensi. Misalnya, 700 MHz dan 2,6 GHz saat ini digunakan untuk penyiaran dan satelit penyiaran, nantinya dapat dialihkan ke seluler melalui UU Ciptaker.

Kedua, pengalihan berarti perpindahan frekuensi dari satu operator ke operator lain ketika terjadi aktivitas merger dan akuisisi, tanpa harus mengembalikan frekuensi kepada pemerintah.

Dengan skema nomor dua, kata Ian, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus berhati-hati dan melibatkan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembahasan regulasi turunan karena berpotensi terjadi persaingan usaha tidak sehat.

Misalnya ada operator A memegang 5 MHz, kemudian operator B mengakuisisi operator A dan secara langsung mendapat spektrum frekuensi  sebesar 5 MHz milik operator A. 

Padahal operator seluler lain – di luar operator B dan A – menginginkan spektrum frekuensi sebesar 5 MHz milik operator A karena lebar pita di spektrum frekuensi radio tersebut strategis.

“Pengalihan frekuensi ini harus hati-hati. Misalnya XL sudah akuisisi Axis, terus bergabung dengan Indosat, boleh tidak? melanggar persaingan tidak sehat kah,” kata Ian.

Sekadar catatan, UU Ciptaker Pasal  33  ayat  6 menyebutkan bahwa operator seluler dapat melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru; dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Peraturan tersebut sebelumnya tidak termuat dalam UU 36/1999 tentang Telekomunikasi. Kebijakan berbagi spektrum hanya tertuang pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 25 ayat (2) PP 53/2000 menyebutkan bahwa izin stasiun radio tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan dari Menteri.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (2) tersebut diuraikan bahwa dalam hal kepemilikan perusahaan dialihkan dan atau ada penggabungan antar dua perusahaan atau lebih, maka pengalihan izin stasiun radio dimungkinkan, yang juga setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper