Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Terkait Pajak Digital, Netflix Buka Suara

Netflix mengaku masih menantikan keterangan lebih lanjut dari pemerintah mengenai pengenaan pajak digital.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 30 Juni 2020  |  15:49 WIB
Netflix. Bloomberg
Netflix. Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA – Raksasa digital asal Amerika Serikat, Netflix, masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia terkait dengan diberlakukannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perusahaan digital asing oleh pemerintah.

Aturan tersebut tertuang dalam PMK No.48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pert ambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Adapun, ketentuan ini akan berlaku pada 1 Juli 2020.

"Kami telah menghubungi pihak yang berwenang di Indonesia dan tengah menunggu keterangan lebih lanjut mengenai implementasi peraturan ini,” ujar Juru Bicara Netflix yang enggan disebutkan namanya kepada Bisnis, Selasa (30/6/2020).

Sumber tersebut menambahkan, keputusan mengenai penetapan PPN di setiap negara merupakan kewenangan penuh pemerintah di negara manapun perusahaan beroperasi. Netflix, lanjutnya, bersedia mematuhi peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, perusahaan digital raksasa asal Negeri Paman Sam lainnya, yakni Google, siap menagih Pajak Layanan sebesar 10 persen kepada klien perusahaan di Indonesia dengan diberlakukannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perusahaan digital asing oelh pemerintah.

"Untuk mematuhi peraturan pajak pertambahan nilai (PPN) yang baru di Indonesia, jika diharuskan, kami akan menagihkan pajak layanan sebesar 10 persen kepada para klien kami di Indonesia setelah ketentuan yang relevan mulai berlaku," ujar Jason Tedjasukmana, Head of Corporate Communications at Google Indonesia, kepada Bisnis.

Dia menambahkan, perusahaan mematuhi hukum pajak di setiap negara di mana Google beroperasi seiring dengan perubahan hukum pajak yang ada.

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak Netflix pajak digital
Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top