Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tengah menjajaki potensi pembuatan aplikasi konverensi video (video conference) serupa Zoom.
Hal ini diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate setelah menerima usulan dari Komisi I DPR.
Johnny mengatakan bahwa pihaknya menyadari bahwa komunikasi antarpemerintah untuk menjaga percakapan penting dan rahasia, seperti rapat terbatas (ratas) perlu dijaga privasinya dengan baik.
“Kami menyadari betul, komunkasi dengan pemerintah untuk menjaga komunikasi penting, termasuk ratas [perlu] dijaga dengan baik. Dan saat ini diperhatikan sungguh-sungguh agar semua rapat bisa dijamin kerahasiaannya. Manajemennya ada di sekretaris kabinet,” ungkapnya dalam rapat virtual dengan Komisi I DPR, Selasa (7/4/2020).
Dia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempelajari dua sistem terkait kebutuhan tersebut, pertama adalah aplikasi rapat virtual yang bakal dikembangkan oleh operator selular Telkomsel.
"[Ada] Dua aplikasi khusus yang saat ini kami sedang pelajari. Kami mengetahui bahwa operator seluler kita dalam hal ini Telkomsel juga menyiapkan model yang sama untuk virtual meeting, yang saat ini sedang mereka kembangkan yang menjadi salah satu alternatif penting pengembangan di Indonesia," ujarnya.
Di samping itu, Johnny mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempelajari bagaimana membangun aplikasi sendiri di lingkungan Kominfo, untuk digunakan dan dikendalikan melalui sentral kontrol Kominfo atau pemerintah.
Lalu, pengembangan aplikasi sejenis juga dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika secara mandiri dengan menggunakan perangkat milik sendiri.
Lebih lanjut, Johnny mengatakan bahwa pihaknya akan terus menginformasikann setiap perkembangan terbaru mengenai pembangunan aplikasi serupa Zoom tersebut.
Adapun, kebutuhan aplikasi konverensi video bukan tanpa dalih, mengutip Wall Street Journal, CEO Zoom Eric S. Yuan mengakui bahwa platformnya telah menjadi target kejahata atau "Zoombombing" yang memungkinkan orang tanpa diundang masuk dalam rapat.
Adapun, perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat itu kemudian bertekad untuk menyelesaikan masalah keamanan, dengan penghentian pembaruan fitur selama 90 hari untuk fokus pada privasi dan keamanan.
