Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Omnibus Law Jadi Jalan Keluar Masalah Retribusi Infrastruktur Telekomunikasi

Retribusi daerah yang terlalu besar masih menjadi kendala bagi penyelenggara jaringan, sehingga diperlukan jalan tengah untuk mengatasi hal ini. 
Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko - Bisnis.com 25 November 2019  |  11:23 WIB
Teknisi XL Axiata melakukan pemeliharaan perangkat BTS di atas tower yang berlokasi di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (14/3/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Teknisi XL Axiata melakukan pemeliharaan perangkat BTS di atas tower yang berlokasi di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (14/3/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Retribusi daerah yang terlalu besar masih menjadi kendala bagi penyelenggara jaringan, sehingga diperlukan jalan tengah untuk mengatasi hal ini. 

Ketua Umum Masyarakat Telematika Kristiono mengatakan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law perpajakan yang tengah disusun oleh pemerintah dapat menjadi jalan keluar atas keluhan sejumlah penyelenggara jaringan atas mahalnya retribusi daerah yang dibebankan kepada mereka. 

Salah satu poin dalam RUU tersebut mengatur mengenai rasionalisasi pajak daerah. Pemerintah pusat nantinya memiliki kewenangan  dalam menetapkan pajak daerah. Aturan rinci mengenai hal ini disebutkannya bakal diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden.

“Berdasarkan Perpres No.122/2016, infrastruktur telekomunikasi masuk sebagai prioritas. Prioritas harusnya dijamin oleh pemerintah,” kata Kristiono kepada Bisnis.com di Jakarta, Senin (25/11/2019). 

Kristiono mengatakan bahwa telekomunikasi harus dilihat sebagai infrastruktur yang perlu dipercepat pembangunannya. 

Pemungutan retribusi daerah yang terlalu besar, akan menghambat pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi. Selain itu,  harga layanan yang diberikan kepada masyarakat pun akan lebih mahal. 

“Harusnya bukan memajaki namun bagaimana caranya agar infrastruktur tergelar cepat sehingga harga layanan murah, usaha baik dan lancar, jangan diminta di depan itu menghambat,” kata Kristiono.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

omnibus law
Editor : Wike Dita Herlinda
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top