Bisnis.com, JAKARTA - PT XL Axiata Tbk. dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) memperluas bisnis Internet of Things (IoT) dengan mengincar pangsa pelanggan dari kalangan pemerintah daerah.
Chief Enterprise & SME Officer XL Axiata, Feby Sallyanto mengatakan bahwa saat ini permintaan dari pemerintah daerah untuk menjalin kemitraan dalam mengembangkan kota pintar terus bertambah dibandingkan tahun lalu.
Meski tidak merinci jumlah pertumbuhan tersebut, namun dia mengatakan XL Axiata telah menerima beberapa kunjungan dari pemerintah daerah untuk membahas dan menjajaki penyediaan solusi yang tepat guna untuk masing-masing pemerintah daerah dalam menghadirkan kota kota pintar.
Dia mengatakan dalam pembahasan dengan Pemerintah daerah, kebutuhan dan solusi yang dibutuhkan masing-masing daerah berbeda-beda,
“Namun yang jelas, kebutuhannya adalah bagaimana memanfaatkan digitalisasi berbasis teknologi IoT, transparan, dan terintegrasi untuk setiap daerah,” kata Feby kepada Bisnis.com, baru-baru ini.
Untuk memenuhi layanan terintegrasi, kata Feby, perseroan menawarkan FlexIoT, sebuah IoT Platform XL Axiata. Feby mengatakan bahwa solusi tersebut cocok dengan layanan terintegrasi.
Nantinya layanan terintegrasi akan dibangun di ata saplikasi flexIoT, sehingga pengguna dapat menikmati sepenuhnya kemampuan teknologi IoT yang terintegrasi dan terus berkembang.
Adapun mengenai solusi IoT yang paling dibutuhkan oleh pemeritah daerah, Feby mengatakan bahwa setiap kota adalah unik, sehingga solusi yang dibutuhkan tidak sama antara satu kota dengan kota lainnya.
Sementara itu, General Manager External Corporate Communications PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Aldin Hasyim berpendapat bahwa secara umum solusi konektivitas cerdas yang diimplementasikan dalam berbagai solusi kota pintar merupakan produk yang paling diminati dari pelanggan pemerintahan daerah.
Selain konektivitas cerdas solusi pengaturan armada juga tidak kalah menarik bagi pelanggan pemerintahan daerah. Solusi ini umumnya digunakan untuk mendukung operasional dinas kebersihan daerah.
Telkomsel telah menjalin kerja sama dengan tujuh pemerintah daerah dalam pemanfaatan IoT dan konektivitas milik perseroan. Jumlah tersebut bertambah 30% jika dibandingkan dengan 2018.
“Pertumbuhan ini seiring meningkatnya kesadaran untuk melakukan transformasi operasional pekerjaan secara digital dari berbagai pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” kata Aldin.
Diketahui, bulan lalu dua pemerintah daerah yaitu pemerintah kabupaten Sumedang dan beberapa pemerintah daerah di Gorontalo telah menyepakati untuk menggunakan solusi IoT yang ditawarkan oleh Telkomsel.
Telkomsel mendorong terwujudnya kota pintar atau smart city di wilayah Sumedang melalui pengembangan ekosistem edukasi dan ekonomi berbasis teknologi melalui peningkatan mutu dan jenis layanan pemerintah dan sumber daya manusia setempat.
Adapun di Gorontalo, Telkomsel menawarkan beberapa solusi seperti pengaturan armada atau fleet management melalui FleetSight, yang membuat kendaraan operasional Pemda terhubung dengan perangkat telematika berbasis satelit, sehingga memudahkan kendaraan untuk dilacak keberadaannya.
Selain itu, Telkomsel juga lmenghadirkan solusi smart tax serta platform pelaporan masyarakat. Melalui solusi-solusi tersebut, nantinya para Pemda di Provinsi Gorontalo yang bertugas dapat lebih efisien dan transparan dalam menjalankan operasional pemerintahan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia, Teguh Prasetya menilai penyebab terhambatnya implementasi kota pintar di Indonesia saat ini disebabkan tiga hal yaitu, sumber daya manusia, kesiapan teknologi, dan anggaran.
Dari sisi pola pikir, kepala daerah memiliki peran krusial dalam mewujudkan kota pintar. Kepala daerah harus memiliki pola pikir untuk menerapkan teknologi bagi kota mereka.
Kemudian antara kesiapan teknologi dan anggaran juga saling berkaitan. Kesiapan teknologi yang harus sudah mendukung untuk hadirnya kota pintar, dan saat teknologi hadir pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk itu.
“Dalam proses kan ada bujet, bisa menjawab masalah tidak [kota pintar],” kata Teguh.
