Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong terciptanya kota pintar di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus efisiensi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan dalam mendorong hadirnya 100 kota pintar di Indonesia, Kemenkomifo berusaha menjadi pelengkap di sejumlah kota yang belum mendapat akses internet.
Dia mengatakan mengandalkan infrastruktur sistem komunikasi kabel laut Palapa Ring dan sebaran Base Tranceiver Station (BTS) di sekitar 5.000 titik, Kemenkominfo berusaha mendorong hadirnya 100 kota pintar baru di Indonesia.
Tidak hanya itu, hadirnya Satelit Multifungsi Satria pada 2023 nanti, diharapkan turut mendorong terciptanya kota pintar di Indonesia.
“Kota cerdas ini berkembang terus secara dinamis, jadi tidak ada target. Tetapi yang diharapkan adalah perbaikan-perbaikannya. Salah satu cara evaluasi untuk mendorong perkembangannya adalah dengan melakukan diskusi,” kata Johnny di Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Adapun mengenai keluhan operator telekomunikasi yang enggan menggelar jaringan karena tingginya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, Johnny meyakini perlahan operator telekomunikasi akan masuk ke wilayah tersebut.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah aktif dalam menarik operator telekomunikasi menggelar jaringan ke wilayah baru yang potensial melalui pembangunan BTS yang digenjot oleh Kemenkominfo.
“Jadi pemerintah hadir lebih dahulu setelah itu diharapkan pemerintah operator hadir, sehingga pelayanan di pemerintah daerah makin baik,” kata Johnny.
Johnny mengatakan berdasarkan prediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2045 sebanyak 213 juta atau sekitar 67% penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan.
Dengan besarnya jumlah tersebut, sambungnya, layanan yang maksimal dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang memadai. Layanan dengan teknologi juga dapat memenuhi keinginan masyarakat yang berharap akses layanan kepemerintahan dapat dilakukan melalui gawai.
“Dua faktor ini yang membuat pemerintah daerah perlu transformasi digital dalam memberikan layanan kepada masyarakat, untuk efisiensi yang berujung pada peningkatan layanan,” kata Johnny.
