Bisnis.com, JAKARTA – Kontribusi Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terhadap sektor industri digital selama 5 tahun terakhir dinilai cukup positif, meskipun tak bisa dipungkiri masih terdapat beberapa catatan yang menjadi pekerjaan pemerintahan selanjutnya.
Sektor dagang-el menjadi salah satu andalan bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, keterbukaan serta kemauan pemerintah untuk menjadi fasilitator bagi perusahaan-perusahaan rintisan, investor, dan setiap pemangku kepentingan yang ada di dalam ekosistem tersebut sangat kentara.
Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tidak bosan-bosan menyebutkan bahwa untuk mengakselerasi kemajuan ekosistem digital di Indonesia, pemerintah tidak lagi berperan sebagai regulator, melainkan fasilitator.
Adapun, jika dilihat dari potensi ekonomi yang bisa diraup Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah memang harus pintar-pintar karena prospek yang ditawarkan oleh era digital begitu menjanjikan.
Berdasarkan data Google-Temasek, ekonomi digital Indonesia berhasil menyentuh US$100 miliar pada 2019 dan diperkirakan meningkat hingga US$300 miliar dalam 6 tahun ke depan.
Sejauh ini, dengan terlampauinya target pemerintah untuk mengakselerasi lahirnya perusahaan dengan valuasi mencapai US$1 miliar atau unikorn, di mana dari 3 unikorn, Indonesia kini memiliki empat unikorn dan satu perusahaan dengan valuasi mencapai US$10 miliar atau dekakorn sebelum 2019 berakhir.
Tidak hanya itu, aliran dana dari para investor asing maupun lokal yang masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital Tanah Air juga terus bergerak di jalur positif.
Namun, pencapaian tersebut tidak boleh membuat para pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam memajukan ekonomi bangsa di era ekonomi digital cepat puas. Pasalnya, masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan.
Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) Ignatius Untung mengatakan meskipun kontribusi Pemerintahan Jokowi-JK dalam memajukan industri dagang-el Indonesia sudah cukup positif, terdapat beberapa bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Pertama, koordinasi serta konsistensi kebijakan antarkementerian dan lembaga serta pusat dan daerah. Ignatius mengatakan sempat ada ketidakselarasan antara beberapa kementerian terkait dengan transportasi daring dan pajak e-commerce.
Dia mengatakan masih ada hambatan untuk mempenetrasi beberapa jenis industri berbasis digital ke daerah-daerah.
"Misalnya, ride hailing yang masih menemui penolakan di beberapa daerah. Kami berharap agar ego sektoral bisa dikesampingkan," ujar Ignatius Untung.
Terkait dengan masalah aturan pajak terhadap e-commerce, dia berharap pembahasan yang dilakukan tidak terbatas pada scope potensi pemasukan negara, tetapi juga terhadap potensi ekonomi yang bisa diberikan oleh industri dagang-el.
"Dengan demikian, apapun aturannya, termasuk soal pajak bisa dilihat dari kacamata nett benefit-nya dari beberapa hal yang conflicting, bukan hanya satu per satu," lanjut Ignatius.
Kedua, dukungan pemerintah untuk mendorong tersedianya tenaga kerja digital belum holistik.
Menurut Ignatius Untung, meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menampung 25.000 peserta dalam program pelatihan yang diampu oleh perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka, yakni Cisco, Amazon Web Service (AWS), Google, dan Microsoft, tetapi program tersebut dinilai kurang terintegrasi dengan perguruan tinggi.
"Jadi, terkesan jalan sendiri-sendiri. Padahal, perguruan tinggi sebagai sumber utama untuk mencetak tenaga kerja juga perlu banyak pembenahan," ungkapnya.
Selain itu, program nonprofit yang sempat dibuat oleh IdEA untuk mengedukasi siswa sekolah menengah atas (SMA) mengenai profesi-profesi di industri ekonomi digital cukup sulit untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, di mana pemerintah dinilai cukup bertele-tele dan berlarut-larut.
Meskipun beberapa kementerian kemudian ambil bagian, lanjutnya, partisipasi dan kontribusi yang diberikan seharusnya dapat lebih ditingkatkan.
Ketiga, pemerintah yang sejauh ini telah menjalankan beberapa progra, dinilai harus lebih memfokuskan diri untuk meningkatkan survival rate perusahaan rintisan. Seperti diketahui, tingkat kesuksesan perusahaan rintisan di Indonesia masih berada di bawah 5%.
