Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutchison 3 Indonesia tak memperoleh lisensi uang elektronik dari Bank Indonesia karena terhambat aturan terbaru tentang komposisi pemegang saham.
Direktur Komersial Tri Dolly Susanto mengatakan Peraturan Bank Indonesia yang terbaru memuat ketentuan tentang komposisi pemegang saham bahwa paling sedikit 51% dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia.
Aturan itu, diatur pada Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Syarat itu, menurut Dolly tak bisa dipenuhi Tri sehingga lisensi uang elektronik tak bisa dikeluarkan.
"Enggak bisa dikeluarin karena dari BI tiba-tiba keluar peraturan itu. Jadi semua aplikasi sudah masuk tapi karena dari BI itu harus 51% perusahaan lokal atau individual lokal kami memliki keterhambatan di situ. Jadinya jawabannya tidak untuk sekarang,"ujarnya saat menghadiri acara peluncuran kampanye #BayarPakaiPulsaTri, Selasa (3/7/2018).
Menurutnya, pengembangan uang elektronik bisa diakali dengan melakukan kerja sama. Tri bisa menggandeng perusahaan yang sudah memiliki lisensi untuk menerbitkan uang elektronik.
"Bisa saja kita kolaborasi dengan partner yang sudah memiliki lisensi," katanya.
Adapun, sebelum melangkah ke pengembangan bisnis uang elektronik, pihaknya kini memfasilitasi pembayaraan aplikasi digital melalui pulsa.
Para pengguna nomor Tri bisa menggunakan pulsa sebagai alat pembayaran untuk mengakses aplikasi seperti Viu, Hooq, Joox, Spotify hingga gim Mobile Legends. Akses itu, katanya, telah tersedia bagi seluruh aplikasi di Google Play.
"Jadi yang enggak punya kartu kredit bisa bayar pakai pulsa Tri," katanya.
