Bisnis.com, JAKARTA — Polemik perhitungan tarif interkoneksi yang direncanakan selesai pada Juni 2017 oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sampai saat ini belum menemui titik terang.
Meski tenggatnya sudah berulangkali direvisi menjadi Juli, Agustus hingga Oktober 2017 tetap tidak menemui hasil yang signifikan.
Komisioner BRTI I Ketut Prihadi Kresna kepada Bisnis mengatakan verifikasi perhitungan biaya interkoneksi sampai saat ini masih dalam proses.
"Jadi sebelum hasil dan kebijakan baru terkait biaya interkoneksi ada, biaya interkoneksi yg sekarang masih tetap berlaku," katanya pada Senin (15/1).
Lebih lanjut Ketut berjanji kabar terbaru akan segera dirilis dalam waktu dekat.
Rumor yang beredar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memberikan hasil perhitungan biaya interkoneksi kepada BRTI. Namun saat ingin dikonfirmasi ke ketua BRTI, Prof DR Ahmad M Ramli tidak menjawab telepon maupun pesan dari Bisnis.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan saat ini tren sudah beralih ke pelayanan data.
"Bagi saya sebentar lagi [operator] sudah melayani data semua, apanya yang interkoneksi?" katanya pada Bisnis, (10/1).
Menurutnya, semua operator seluler saat ini bergantung pada pelayanan jual beli data, bahkan ada operator yang 90% sumber pendapatannya dari pelayanan tersebut.
BRTI tahun lalu berjanji hasil verifikasi perhitungan biaya interkoneksi penyelenggara telekomunikasi 2015—2016, akan selesai selama dua bulan terhitung sejak Juni-Juli 2017. BPKP pun ditunjuk sebagai solusi untuk mengatasi polemik yang tidak kunjung usai tersebut.
Sebelum besaran biaya interkoneksi ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi, biaya interkoneksi pada 2014 tetap diberlakukan hingga saat ini.
