Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberikan dukungan pembangunan smart city melalui ketersediaan jaringan pitalebar.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjanjikan ketersediaan jaringan pitalebar 4G Long Term Evolution (LTE) akhir tahun ini. “Saya janjikan pada akhir tahun ini sudah tercover dengan jaringan 4G.
Perkiraan akhir tahun akan selesai clustering. Broadband menjadi penting karena untuk masyarakat,” ujar Rudiantara, belum lama ini di Jakarta.
Menurutnya, smart city memiliki dua hal utama, yakni dari segi back office yang menggatur supporting system dan layanan kepada masyarakat.
Segi back office, para kepala daerah harus memahami apa yang menjadi permasalahan di kota yang mereka pimpin. Selain itu, melalui KTP bisa ditarik data penduduk secara lengkap sehingga bisa dibuat mapping.
Salah satu fungsi pemetaan ini adalah jika terjadi kebakaran, kepala daerah dapat langsung memberikan solusi dan bantuan dalam hitungan jam.
“Semua bantuan harus bisa dalam hitungan jam. Sekarang kan tidak seperti itu. Harus cari ini itu terlebih dahulu,” tambahnya.
Sedangkan dari segi layanan masyarakat diharapkan mampu memberikan kemudahan seperti pembayaran tagihan, transportasi umum hingga kartu multifungsi.
Namun, pergerakan Indonesia saat ini sudah mengarah kesana. Beberapa wilayah kota dan kabupaten telah mengaplikasikan smart city dengan model yang berbeda-beda.
Rudiantara menambahkan kota dan kabupaten memang harus menjalankan konsep yang berbeda karena potensi dan potioning tiap wilayah pun berbeda.
Mantan Dirut Indosat ini memberikan contoh aksi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Menurutnya, Ridwan Kamil memiliki potensi di back office dengan mendirikan Bandung Command Center.
Pihaknya sebagai wakil pemerintah pusat tidak akan membatasi gerak pemerintah kota dan kabupaten untuk mengembangkan konsep kota pintar. “Kami tidak akan membuat peraturan mengenai smart city, paling hanya mengenai rujukan smart city itu seperti apa bentuknya,” jelas Rudiantara.
Di sisi lain, pengaplikasian kota pintar diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan kota-kota besar di Indonesia. Penasihat Lembaga Transformasi bidang Pengembangan Perkotaan Wicaksono Sarosa mengungkapkan saat ini 53% penduduk Indonesia tinggal di kota.
Kepadatan tersebut membentuk pola hidup yang berdampak pada timbulnya permasalahan seperti kemacetan dan banjir.
“Tapi di saat yang bersamaan, kepadatan tesebut menumbuhkan peluang bagi perkembangan peradaban termasuk munculnya inovasi dan teknologi. Selain itu diharapkan mampu memberikan suasana yang kondusif,” ujar Wicaksono di lokasi yang serupa.
Inovasi dan teknologi ini diharapkan dapat berperan dan memberikan solusi dalam sistem tata kelola kota seperti smart governance, smart mobility, smart infrastructure, smart building, smart healthcare dan smart energy.
Tidak hanya itu, revolusi digital diharapkan dapat mempengaruhi bentukan kota di masa depan.
Wicaksono menambahkan hampir semua kota di dunia memanfaatkan teknologi dalam berbagai tingkatan dan berbeda dengan smart city yang memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.
Dia mencontohkan pengaplikasian tata kelola kota berbasis teknologi digital untuk tingkatan pemerintah yakni e-government. “Tidak hanya dengan ketersediaan wifi di taman dan website lantas kota tersebut menyandang predikat smart city,” jelas Wicaksono.
Sebuah wilayah harus mampu menata kota dengan info yang lebih lengkap dan terbarui. Selain itu, sistem komunikasi pun diharapkan interaktif yakni dua arah dan sistem tata kelola yang partisipatif.
Tata kelola kota berbasis digital tersebut dapat mencakup e-planning, e-budgeting, e-monitoring, e-accounting, e-tax dan beberapa aplikasi lainnya.
“Pengaplikasian smart city tidak hanya didukung oleh lingkungan fisik saja, namun harus diikuti oleh warga yang semakin cerdas,” tutup Wicaksono.
