RIM kembali tak penuhi komitmen

JAKARTA: Kementerian Komunikasi dan Informatika kecewa dengan Research in Motion yang kembali tidak memenuhi komitmennya terkait dengan pembangunan network agregator di Indonesia.“Pemerintah dan regulator sangat kecewa dengan kembali tidak dipenuhinya komitmen tersebut. RIM hanya membangun dan memfungsikan router, bukan network agregator, dan itu pun berada di Singapura,” ujar anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Iwan Krisnadi yang memimpin pertemuan antara Kemenkominfo dengan RIM hari ini.Sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya pada 15 September 2011, maka hari ini Kemenkominfo dan BRTI menggelar pertemuan dengan RIM yang diwakili Jason Saunderson, Direktur Government Relations RIM. Pertemuan juga dihadiri oleh perwakilan operator dari Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Axis Telekom, dan Smartfren.Pertemuan tersebut diadakan untuk mengetahui progress report yang harus disampaikan oleh RIM terhadap 4 komitmen RIM yang pernah dijanjikan pada 17 Januari 2011.Komitmen RIM adalah pertama, penyediaan pusat layanan purna jual dan sekarang telah memiliki lebih dari 40 Customer Care resmi ( BlackBerry Authorized Customer Care Center ). Namun demikian, Kementerian Kominfo tetap akan memantau kebenaran dan validitas serta efektifitas 40 pusat layanan purna jual tersebut.Kedua, RIM akan membahas kemajuan terkait fasilitasi akses Lawful Interception (penyadapan) bagi penegak hukum Indonesia, yang selanjutnya akan dibahas secara tertutup antara Kementerian Kominfo dan RIM.Ketiga, RIM telah berkomitmen untuk melakukan pemblokiran akses konten internet negatif.Keempat, RIM akan membangun sebuah Regional Network Aggregator di Indonesia. Regional Network Aggregator ini akan mengurangi biaya secara signifikan untuk mitra operatornya di Indonesia dan meningkatkan kinerja untuk para pengguna BlackBerry.Mitra operator Indonesia hanya perlu untuk menunjang trafik pengiriman data ke regional node.Adapun dalam pertemuan tersebut terlihat bahwa secara umum RIM telah menyampaikan progress report mengenai 4 komitmen tersebut di atas, dimana untuk masalah filtering konten pornografi, pihak RIM menyatakan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.Mengenai komitmen kerja-sama dengan pihak aparat penegak hukum dalam upaya penyadapan, menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Gatot S. Dewa Broto, pihak RIM menyatakan telah koordinasi intensif dengan beberapa penegak hukum yang ada di Indonesia.“Hanya saja, mengingat itu sifatnya rahasia tidak dapat diungkap ruang lingkup kerja samanya antara RIM dengan aparat penegak hukum, maka masalah itu dapat ditanyakan langsung kepada pihak institusi aparat penegak hukum yang ada,” tuturnya.Meskipun demikian, lanjut Gatot, Kementerian Kominfo meminta jaminan RIM, bahwa kerja-sama itu sudah dilakukan untuk menghindari kebohongan publik jika ternyata institusi penegak hukum yang dimaksud ternyata mengelak.Masalah ini sempat diperdebatkan keras, karena Kementerian Kominfo dan RIM tidak puas dengan penjelasan di awal yang disampaikan oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Kanada.Mengenai komitmen pembangunan 40 layanan purna jual, pihak RIM sudah menyatakan sudah membangunnya berupa setingkat repairing center RIM yang ada di Sunter Jakarta Utara (sejak Agustus 2009) dan juga di Surabaya belum lama ini.Sedangkan yang lain setingkat customer service center yang melekat pada masing-masing penyelenggara telekomunikasi yang bekerja-sama dengan RIM yaitu sebanyak 65 lokasi di beberapa daerah di Indonesia dan datanya bisa diakses di: http://id.blackberry.com/bec/location.jsp.Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mendesak agar pemerintah lebih tegas terhadap RIM, seperti di negara-negara lainnya di mana seperti India dan sejumalh negara Timur Tengah.“Selama ini pemerintah dibohongi RIM, tapi tetap lunak dan tidak ada ketegasan. Padahal mereka bisa menjual layanan akses data tanpa membangun infrastruktur dan membayar pajak apa pun ke pemerintah Indonesia. Ini sangat disesalkan,” katanya.

RIM, menurut dia, sangat menginjak-injak martabat bangsa Indonesia di mana seorang permintaan seorang Menteri tidak diindahkan.(api)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel