Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) memperkirakan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff dapat berdampak pada sektor data center, meski tidak secara langsung.
Ketua umum IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan meski tarif Trump dampaknya tidak langsung, tetap ada indikator yang perlu diperhatikan oleh pelaku industri data center.
Di antaranya adalah kenaikan biaya investasi, ketidakpastian ekonomi global, dan peluang untuk mempercepat kemandirian digital nasional.
Hendra mengatakan, sebagian besar peralatan utama dalam infrastruktur data center seperti sistem manajemen daya, sistem pendingin, dan server berperforma tinggi umumnya berasal dari mitra teknologi global, termasuk perusahaan-perusahaan di AS.
“Jika rantai pasok global terpengaruh oleh kebijakan tarif dan negara-negara menyesuaikan strategi ekspor-impor mereka, maka biaya investasi (capex) untuk pembangunan atau ekspansi data center bisa meningkat,” kata Hendra kepada Bisnis, Jumat (4/4/2025).
Tidak hanya capex, Hendra menuturkan ketegangan dagang antara AS dan negara-negara mitranya menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi global.
Bagi pelaku industri data center, ini membuat perencanaan jangka panjang menjadi lebih kompleks, terutama dalam menentukan lokasi investasi strategis, mitra teknologi, serta suplai perangkat keras.
“Saya juga lihat beberapa pemain besar di Amerika Serikat sudah menghentikan investasinya di negara lain termasuk Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendra mengatakan kebijakan ini akan membuat terbatasnya akses ke pasar tertentu akibat tarif tinggi. Dengan begitu, pelaku industri digital termasuk data center akan lebih serius melirik pasar domestik dan regional (Asean) sebagai prioritas pertumbuhan.
Di sisi lain, kondisi ini juga dapat katalis positif bagi Indonesia untuk mempercepat penguatan industri TIK dalam negeri, termasuk pengembangan ekosistem manufaktur perangkat keras dan software pendukung industri data center.
Ketergantungan pada impor, kata Hendra harus perlahan dikurangi melalui insentif riset, pengembangan SDM, dan kolaborasi publik-swasta.
“Ini harus didukung dengan regulasi-regulasi yang mendorong tumbuh kembangnya industri lokal,” ucap Hendra.
Maka dari itu, IDPRO mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan penyedia teknologi untuk memastikan Indonesia dapat menjaga daya saing dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital nasional.
“Ketahanan digital baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun SDM menjadi kunci dalam menghadapi era disrupsi geopolitik dan ekonomi yang semakin kompleks,” tutur Hendra.
