Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menuturkan operasional pusat data nasional (PDN) kemungkinan akan molor dari target awal Januari 2025. Pemerintah membuka opsi untuk memperpanjang sewa PDNS.
Diketahui saat ini pemerintah menyewa 3 PDNS yang terletak di Surabaya, Banten, dan Batam. Adapun PDNS 1 Surabaya, beberapa waktu mendapat serangan siber yang membuat ratusan data pemerintah di dalamnya terkunci berbulan-bulan.
Adapun, PDN pertama di Cikarang yang menelan investasi senilai Rp2,7 triliun akan mulai beroperasi pada awal 2025.
“Untuk PDN memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional," kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).
Dengan kemungkinan terlambat operasional PDN, Meutya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi I DPR RI.
Sebab, anggaran untuk PDN sebelumnya tidak diperhitungkan untuk perpanjangan, dengan asumsi bahwa PDN akan beroperasi tepat waktu.
“Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang saat ini menjadi Komdigi menargetkan Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Cikarang yang menelan investasi senilai Rp2,7 triliun akan mulai beroperasi pada awal 2025.
