Jokowi Bakal Gelar Raker Bahas Starlink, Soroti Isu Kedaulatan Data

Rika Anggraeni
Rabu, 15 Mei 2024 | 11:47 WIB
Roket SpaceX Falcon 9 yang membawa 60 satelit Starlink diluncurkan dari pad 39A di Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida. Reuters
Roket SpaceX Falcon 9 yang membawa 60 satelit Starlink diluncurkan dari pad 39A di Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida. Reuters
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah akan menggelar rapat kerja (raker) guna membahas berbagai hal, termasuk ancaman kedaulatan data seiring dengan masuknya Starlink.

Pasalnya, jika pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak serius, asosiasi menilai koneksi Starlink justru akan mudah digunakan sebagai koneksi utama untuk kriminal seperti trafficking, peredaran narkoba, bandar judi, fraud, maupun kejahatan lainnya.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa sederet kekhawatiran tersebut akan dibahas dalam rapat kerja yang secara khusus akan membahas Starlink.

“Kita juga akan bahas khusus di raker di Bogor, akan kita bahas khusus soal Starlink. Apa saja, soal kedaulatan, berbagai isu apakah Starlink ini memberi manfaat atau bagaimana ekosistem kita harus kita jaga,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Sebelumnya, APJII mengkhawatirkan masuknya Starlink ke Indonesia berpotensi bisa disalahgunakan oleh oknum yang tak bertanggung jawab jika pengawasan satelit milik Elon Musk tidak dilakukan secara tepat.

Kekhawatiran itu timbul lantaran kecepatan internet Starlink yang diklaim memiliki kecepatan yang tinggi meski di tengah cuaca ekstrem, sehingga bisa diakses dengan mudah.

“Bisa jadi kalau pengawasannya tidak bisa dilakukan pemerintah, koneksi Starlink ini akan mudah dipergunakan secara khusus, oleh bahkan bandar narkoba dan bandar judi karena bisa diakses secara mudah,” kata Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam kepada Bisnis, Jumat (10/5/2024).

Zulfadly berharap pemerintah memiliki tugas untuk mengatur agar Starlink tidak dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan, seperti trafficking, peredaran narkoba, bandar judi, fraud, maupun kejahatan lainnya.

“Karena pemerintah bukan cuma kasih izin setelah itu selesai. Tanpa bisa mengawasi, pemerintah akan masuk ke babak baru dalam masalah teknologi,” ujarnya.

Zulfadly mengatakan bahwa penting bagi pemerintah dan APJII harus saling bahu-membahu untuk mempelajari dampak dari satelit rendah milik Elon Musk ini.

“Membuat masyarakat rural melek internet adalah pekerjaan rumah kita. Tetapi jangan sampai begitu melek, malah meleknya terhadap kejahatan internet, bukan melek terhadap produktivitas,” tandasnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper