Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan satelit Starlink milik Elon Musk harus memenuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah saat beroperasi di Indonesia, termasuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa satelit orbit rendah (LEO) milik Elon Musk itu harus mengikuti regulasi dan perizinan Indonesia.
“Bayar [BHP] dong. Nggak ada yang gratis, enak saja,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/4/2024).
Untuk diketahui, biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi (BHP) adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap penyelenggara telekomunikasi dan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
Salah satu BHP yang dibebankan kepada penyelenggara telekomunikasi Indonesai adalah pungutan BHP program pembangunan sarana layanan pedesaan atau Universal Service Obligation (USO) sebesar 1,25% dari total pendapatan.
Budi menambahkan bahwa sejumlah persyaratan Starlink untuk beroperasi di Indonesia masih dalam proses, termasuk uji laik operasi (ULO). Namun, dia memastikan bahwa hampir semua syarat telah dipenuhi. “Hampir semuanya final mereka penuhi,” ungkapnya.
Untuk itu, Budi menyatakan bahwa pemerintah tidak menghambat satelit Starlink beroperasi di Indonesia. “Kalau mereka [Starlink] mau beroperasi di Indonesia, mereka harus ikut regulasi indonesia dong,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dia juga memastikan bahwa masuknya Starlink ke Indonesia tidak akan memakan satelit raksasa Satria-2. Sebab, sambung dia, Satria-2 mengadopsi satelit GEO, sedangkan Starlink merupakan satelit LEO.
“Kebutuhannya berbeda, Satria-2 ini kan GEO, nggak berkompetisi secara langsung walaupun ada Starlink,” tandasnya.
