Bisnis.com, JAKARTA - Aktivitas transaksi di TikTok disebut ilegal meski di belakang proses tersebut diklaim ada Tokopedia. Diduga ada kepentingan politik yang membuat TikTok berani untuk menabrak regulasi larangan trasaksi di media sosial.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa TikTok masih melanggar aturan karena menyediakan fitur transaksi dalam media sosialnya usai bergabung dengan e-commerce lokal Tokopedia.
Teten pun tidak membenarkan langkah TikTok memigrasi sistem transaksi online secara di balik layar atau backend ke Tokopedia sesuai dengan Permendag 31/2023 tentang Penyelanggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
"TikTok masih melanggar. Enggak ada aturan transisi Permendagnya enggak begitu," ujar Teten saat ditemui di Menara Brilian, Kamis (7/3/2024).
Dia merujuk pada aturan yang berlaku bahwa e-commerce harus dipisahkan dari platform media sosial. Adapun dalam pasal 13 ayat 3 huruf (a) menyebutkan bahwa PPMSE wajib memastikan tidak adanya interkoneksi antara sistem elektronik yang digunakan dengan sistem elektornik di luar sarana.
Kemudian dalam ayat 3 huruf (b) melarang penyalahgunaan penguasaan data pengguna untuk dimanfaatkan oleh PPMSE atau perusahaan yang berafiliasi dalam sistem elektroniknya.
"Coba beli di TikTok Shop pasti [pembayaran] enggak ke Tokped, tetapi masih di TikTok. Itu jelas melanggar," kata Teten.
Adapun Teten mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan menyuarakan bahwa yang dilakukan TikTok saat ini secara jelas masih melanggar aturan. Namun, Kemendag tidak melakukan apa-apa atas pelanggaran tersebut.
Teten pun menduga ada kepentingan politik yang membuat TikTok Tokopedia berani untuk menabrak regulasi.
"Tim kami melalui dirjen secara teknis sudah ketemu [Kemendag] dan bilang [TikTok] melanggar. Ada pertimbangan politik berarti," ucap Teten.
Diketahui saat ini Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Sementara itu Wakilnya, Jerry Sambuaga, merupakan politikus Golkar. Kedua partai tersebut berada dalam kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi).
Bisnis coba mengkonfirmasi kepada Kementerian Perdagangan mengenai dugaan kepentingan politik di balik migrasi TikTok. Sayangnya, Kemendag tidak memberi respons hingga berita ini diturunkan.
Sementara itu kepada TikTok Tokopedia, Bisnis mengkonfirmasi mengenai dugaan transaksi yang saat ini masih diproses Tokopedia. Pihak TikTok menolak menjawab dan mengarahkan untuk mengkonfirmasi langsung kepada Tokopedia.
Adapun Head of Communications Tokopedia Aditia Grasio Nelwan mengakui bahwa proses migrasi belum selesai 100%. Dia tidak menjelaskan di mana transaksi TikTok diproses selama 3 bulan terakhir.
“Untuk saat ini kami masih melakukan migrasi sistem dari TikTok ke Tokopedia. Saat ini, proses migrasi sudah hampir selesai,” kata Aditia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Isy Karim mengatakan bahwa migrasi sistem yang dilakukan TikTok ke Tokopedia hampir mencapai 90%. Meskipun diakui Isy bahwa pemisahan sistem TikTok Shop dari aplikasi TikTok bersifat backend atau di balik layar tanpa disadari pengguna.
"Pemisahan antara TikTok Shop dengan Tokopedia itu sudah, pembayaran sudah langsung ke Tokopedia," ujar Isy saat ditemui usai rapat koordinasi pengamanan pasokan dan harga pangan jelang Ramadan, Senin (4/3/2024).
Diketahui, pengguna TikTok masih bisa melakukan transaksi lewat TikTok Shop sejak perusahaan teknologi asal China itu menggabungkan bisnisnya dengan e-commerce asal Indonesia Tokopedia. Padahal sebelumnya TikTok Shop telah dilarang beroperasi dalam aplikasi media sosial TikTok seiring adanya Permendag No.31/2023.
Adapun klausal dalam beleid tersebut ternyata tidak mengcover strategi yang dilakukan TikTok usai berinvestasi ke Tokopedia. Isy mengatakan bahwa perubahan aturan mungkin saja terjadi, meskipun belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Permendag itu kan bukan kitab suci, kan bisa diubah. Tapi dalam waktu dekat sih enggak ada Permendag yang mau diubah," ucap Isy.
Menurut Isy, tidak ada larangan pemisahan sistem di balik layar seperti yang dilakukan TikTok Shop. Kendati begitu, dia mengakui bahwa TikTok masih perlu menyelesaikan sisa 13% perubahan sistem TikTok Shop dengan Tokopedia. Pemerintah, kata dia, masih terus memantau sisa pekerjaan TikTok tersebut.
"Ya teknologi sekarang masa harus pindah [aplikasi] lagi, browsing lagi, kan enggak. Itu Masih dianggap comply [terhadap aturan]," tutur Isy.
