Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan bahwa Starlink bebas memilih wilayah layanannya, baik di Ibukota Negara (IKN) ataupun daerah Indonesia timur lainnya. Regulator tidak ikut campur atas layanan yang diberikan satelit Elon Musk tersebut.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan hal itu terjadi hanya jika Starlink sudah memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.
“Mereka (Starlink) aturannya sama dengan penyelenggara telekomunikasi yang ada di Indonesia, wilayah mana yang akan disasar kembali ke rencana bisnis masing-masing operator atau penyelenggara telekomunikasi,” ujar Wayan kepada Bisnis, Jumat (9/2/2024).
Wayan mengatakan saat ini satelit Starlink milik Elon Musk tengah mengajukan izin VSAT dan internet service provider (ISP) melalui Online Single Submission (OSS).
Starlink pun masih harus memenuhi sejumlah persyaratan di OSS, seperti sertifikat perangkat dari Ditjen SDPPI, IP Address dari APJII, dan keterangan terkait konfigurasi jaringan. Alhasil, saat ini proses izinnya belum bisa dilanjutkan.
Namun Wayan mengatakan, setelah persyaratan OSS lengkap, baru Kemenkominfo mengkaji perusahaan tersebut untuk mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
“Izin Starlink tergantung dari pemenuhan persyaratan dalam OSS, apabila memenuhi syarat dan dinyatakan layak operasi maka izin penyelenggaraan akan keluar atau terbit secara online,” ujar Wayan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana Starlink untuk masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Luhut menyebut, pengurusan persyaratan Starlink untuk berinvestasi di IKN sudah hampir rampung dan menunggu penerbitan izin layak operasi atau ULO dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Begitu (ULO) itu jalan, 5 hari kemudian dia bisa datang ke Indonesia,” kata Luhut.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengusulkan agar pembukaan Starlink bisa dilakukan di IKN dan dapat dimanfaatkan oleh puskesmas dekat ibu kota negara baru itu nantinya.
“Presiden minta supaya puskesmas-puskesmas yang tidak terjangkau dengan komunikasi, dengan Starlink ini bisa terjangkau,” ujar Luhut.
