_1661917621.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joe Biden menghadapi tekanan dari beberapa anggota parlemen untuk membatasi perusahaan Amerika Serikat menggarap teknologi chip terbuka bernama RISC-V, yang digunakan secara gratis dan luas di China dalam perang teknologi antara AS dan China.
RISC-V merupakan kompetitor dari perusahaan chip dan desain perangkat lunak Inggris Arm Holdings (O9Ty.F). Produk ini digunakan sebagai bahan utama untuk segala hal mulai dari chip ponsel cerdas hingga prosesor canggih untuk kecerdasan buatan.
Dua Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik, Senator Republik Marco Rubio dan Senator Demokrat Mark Warner telah meminta pemerintahan Biden untuk mengambil tindakan terhadap RISC-V demi alasan keamanan nasional.
“Komunis China sedang mengembangkan arsitektur chip sumber terbuka untuk menghindari sanksi kami dan mengembangkan industri chipnya,” kata Rubio, dikutip dari reuters, Minggu (8/10/2023).
Sementara itu, Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Michael McCaul menjelaskan Partai Komunis Tiongkok menyalahgunakan RISC-V untuk menghindari dominasi AS atas kekayaan intelektual yang diperlukan untuk merancang chip.
Masyarakat AS tidak boleh mendukung strategi transfer teknologi China yang berfungsi untuk menurunkan undang-undang pengendalian ekspor AS. McCaul menginginkan Biro Industri dan Keamanan, yang merupakan bagian Departemen Perdagangan, untuk bertindak.
Juru Bicara Departemen Perdagangan menanggapi pernyataan McCaul bahwa biro tersebut. Departemen masih meninjau lanskap teknologi dan lingkungan ancaman serta terus mengevaluasi cara terbaik untuk menerapkan kebijakan pengendalian.
Para anggota parlemen menyatakan keprihatinan bahwa Beijing mengeksploitasi budaya kolaborasi terbuka di antara perusahaan-perusahaan Amerika untuk memajukan industri semikonduktornya sendiri.
Bahkan, keunggulan AS saat ini dalam bidang chip dan membantu China memodernisasi militernya. Tentunya, komentar mereka mewakili upaya besar pertama untuk membatasi pekerjaan perusahaan-perusahaan AS di RISC-V.
“Saya khawatir undang-undang pengendalian ekspor kita tidak mampu menghadapi tantangan perangkat lunak sumber terbuka, baik dalam desain semikonduktor canggih seperti RISC-V atau di bidang AI dan diperlukan perubahan paradigma yang dramatis,” kata Senator Demokrat Mark Warner.
Seruan untuk mengatur RISC-V adalah yang terbaru dalam perselisihan antara Amerika Serikat dan China mengenai teknologi chip yang meningkat tahun lalu seiring dengan meluasnya pembatasan ekspor. Pemerintahan Joe Biden memberi tahu China bahwa mereka akan memperpanjang mandatnya pada Oktober ini.
Pasalnya, RISC-V diawasi oleh yayasan nirlaba yang berbasis di Swiss yang mengkoordinasikan upaya antar perusahaan nirlaba untuk mengembangkan teknologi tersebut.
Hal ini dikarenakan teknologi RISC-V berasal dari laboratorium di Universitas California di Berkeley, yang kemudian menerima dana dari Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan (DARPA) Pentagon.
Dengan demikian, pembuatnya membandingkannya dengan Ethernet, USB, dan bahkan internet, yang tersedia secara gratis dan memanfaatkan kontribusi dari seluruh dunia untuk membuat inovasi lebih cepat dan lebih murah.
Jika pemerintahan Biden mengatur partisipasi perusahaan-perusahaan AS di yayasan yang berbasis di Swiss sesuai dengan keinginan para anggota parlemen, langkah ini dapat mempersulit kerja sama perusahaan-perusahaan Amerika dan Tiongkok dalam standar teknis terbuka.
Hal ini juga dapat menghambat upaya China untuk mencapai swasembada chip, serta upaya Amerika Serikat dan Eropa untuk menciptakan chip yang lebih murah dan lebih serbaguna. (Afaani Fajrianti)
