Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas pada Senin (28/11). Pokok persamuhan, syukuran suksesnya G20 Summit di Bali pada 15–16 November. Presiden Jokowi meminta task force guna menindaklanjuti investasi multilateral senilai US$238 miliar dan bilateral senilai US$71,4 miliar. Harapan khalayak, Presiden Jokowi juga akan meminta kebijakan pemerintah selaras Deklarasi Bali.
Dalam konteks transformasi digital, Deklarasi Bali menyepakati teknologi digital adalah kunci pemulihan dan pemberdayaan di segala aspek. Di era ini, setiap organisasi akan jadi digital, termasuk negara karena teknologi digital jadi pengungkit utama pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini terjadi kalau teknologi komputasi awan berintegrasi ke dalam sistem dan infrastruktur esensial.
Setidaknya, ada tujuh alasan komputasi awan jadi tulang punggung penting. Pertama, layanan ini menghilangkan biaya modal pembelian perangkat, penyiapan, dan operasional pusat data di tempat. Kedua, layanan ini disediakan mandiri dan memberikan kecepatan fleksibilitas. Ketiga, kemampuan menskalakan secara elastis. Keempat, produktivitas bagi tim teknologi informasi mencapai tujuan bisnis lebih penting.
Kelima, performa unggul, layanan ini berjalan di jaringan pusat data yang aman di seluruh dunia, serta secara teratur ditingkatkan ke generasi terbaru. Keenam, keandalannya dalam pencadangan data, pemulihan bencana, dan kelangsungan bisnis lebih mudah serta murah. Ketujuh, teknologi keamanan yang diberikan penyedianya untuk memperkuat postur keamanan keseluruhan, guna melindungi dari potensi ancaman siber.
Tulang punggung teknologi komputasi awan adalah cross border data flows (aliran data lintas batas). Komputasi awan menawarkan ketahanan layanan yang dicapai dengan memanfaatkan distribusi pusat data di seluruh benua. Dalam konteks ini, aliran data lintas batas jadi poin utama mencapai tujuan.
Inovasi dan produktivitas hanya dapat dicapai dengan membangun ketahanan digital. Artinya, organisasi harus memiliki kemampuan melanjutkan operasi dan mempertahankan akselerasi pertumbuhan, meskipun ada gangguan serangan siber. Komputasi awan dengan teknologi kecerdasan buatan mampu memberikan informasi intelijen mendeteksi serangan siber secara lebih efektif.
Sebab, akselerasi penggunaan teknologi digital juga membuat para penjahat dunia maya bertindak bak perusahaan pencari laba nan canggih. Mereka beradaptasi, menemukan kompleksitas baru menerapkan tekniknya, dan memanfaatkan ekosistem yang berkembang. Kondisi ini menimbulkan bahaya yang meningkat bagi individu, bisnis, dan pemerintah.
Pertanyaannya, seberapa besar biaya kerusakannya? Tahun 2018, studi Frost & Sullivan yang berkolaborasi dengan Microsoft mengungkapkan potensi kerugian ekonomi akibat insiden keamanan siber di Asia Pasifik mencapai US$1,745 triliun. Merujuk studi firma keamanan McAfee, kerugian global kejahatan siber mendekati angka US$1 triliun pada tahun 2020.
Estimasi kerugian bisa jadi puncak gunung es. Selain risiko kerugian finansial, kondisi ini bisa merusak kepuasan pelanggan dan reputasi.
Sebenarnya, selain penjahat dunia maya, serangan siber juga dilakukan oleh state sponsored threat actor. Microsoft meluncurkan Digital Defense Report 2022, berisi laporan lengkap ancaman siber. Pada 1 Juli 2021–30 Juni 2022, Microsoft memblokir 37 miliar email ancaman dan 34,7 miliar identitas ancaman.
Microsoft juga belajar dari hybrid war di Eropa. Di mana pertempuran tidak hanya urusan misil tetapi juga serangan siber. Pemerintah Ukraina berhasil mempertahankan operasi sipil dan militernya dengan bertindak cepat menyesuaikan dan mengubah kebijakan dari data residensi ke aliran data lintas batas.
Dari pengalaman ini, ketahanan digital tak lepas dari peran pemerintah. Yakni melahirkan kebijakan yang mendukung akselerasi adopsi teknologi komputasi awan, kebijakan aliran lintas batas data, dan keamanan siber. Sebenarnya, semangat ini sudah terekam dalam Deklarasi Bali.
Pada poin 24, ditegaskan, pandemi mengakselerasi transformasi di ekosistem digital dan ekonomi digital.
Poin tersebut juga memuat, para negara G20 berkomitmen memastikan lebih lanjut prinsip aliran data free flow with trust dan mempromosikan cross border data flows. Rekomendasi kalangan industri yang tergabung di Digitalization Task Force B20 juga selaras dengan Deklarasi Bali. Mempromosikan adopsi komputasi awan bagi pemerintah dan swasta, memfasilitasi pentingnya aliran bebas data dengan kepercayaan dan aliran data lintas batas dengan tetap menghormati kerangka hukum domestik tiap negara, dan memperkenalkan kebijakan cloud first policy.
Di sisi kebijakan, sebelum pelaksanaan G20 Summit, Indonesia melakukan terobosan besar atas semangat aliran lintas batas data untuk data pribadi. Presiden Jokowi, DPR, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika patut diapresiasi atas pengesahan UU No. 27/2022.
Namun, masih ada pekerjaan rumah penyiapan aturan turunan UU Perlindungan Data Pribadi dan harmonisasi peraturan lainnya selaras semangat Deklarasi Bali. Harmonisasi kebijakan yang inklusif atas semangat aliran lintas batas data di sektor keuangan dan perbankan, pemerintahan, kesehatan, energi, dan lainnya, akan jadi penggerak investasi ekosistem ekonomi digital sehingga, harapan Presiden Jokowi agar Indonesia menjadi pemain regional dan global atas ekonomi digital dapat kita wujudkan bersama.
