Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Jurus Kemenkominfo Penuhi Anggaran Pembangunan Infrastruktur TIK

Pemerintah terus mencari solusi pendanaan agar pembangunan infrastruktur IT dapat terus berlanjut, terutama di wilayah blank spot baik 3T.
Rahmi Yati
Rahmi Yati - Bisnis.com 28 Oktober 2022  |  08:16 WIB
Jurus Kemenkominfo Penuhi Anggaran Pembangunan Infrastruktur TIK
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memberikan pemaparan saat wawancara dengan Bisnis Indonesia di Jakarta, Kamis (27/10/2022). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui bahwa pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami keterbatasan anggaran akibat situasi pandemi Covid-19 dan perubahan geopolitik di Ukraina saat ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Johnny G. Plate mengatakan situasi tersebut mempengaruhi jalannya persiapan dari penggelaran infrastruktur TIK di Indonesia.

"Saya kategorikan infrastruktur TIK ini dalam dua bagian, hulu dan hilir. Keduanya ini membutuhkan bauran pembiayaan," kata Menkominfo saat melepas tim Jelajah Sinyal 2022 Bisnis Indonesia di Jakarta, Kamis (27/10/2022).

Dia menyebut, pihaknya harus merancang suatu pembiayaan yang sangat rumit di tengah adanya tantangan yang besar saat ini. Sebab, tak bisa dipungkiri adanya ketidakpastian luar biasa yang turut melanda sektor telekomunikasi.

Kendati demikian, Johnny menegaskan bahwa pemerintah harus tetap optimistis menatap masa depan dan melaksanakan setiap kegiatan untuk memastikan program-program nasional terus berjalan.

Salah satunya, sambung dia, adalah dengan mencari solusi pendanaan agar pembangunan infrastruktur dapat terus berlanjut, terutama di wilayah blank spot baik 3T (terluar, tertinggal, terdepan), maupun komersial atau non-3T.

"Saya dalam pertemuan di berbagai forum termasuk di International Telecommunication Union [ITU] bertemu dengan banyak Menteri Keuangan mendiskusikan bagaimana membiayai wilayah- wilayah 3T," ujarnya.

Adapun Johnny menjelaskan, bauran pendanaan untuk infrastruktur TIK itu terdiri dari pembiayaan yang dilakukan melalui fasilitas Universal Service Obligation (USO), yakni semacam program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh operator seluler yang besarnya 1,25 persen dari revenue-nya.

Jumlah ini, menurut Johnny hanya sekitar Rp3,25 triliun. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sangat besar.

"Mungkin nggak untuk meningkatkan USO? ternyata hampir tidak mungkin. 1,25 persen itu sudah maksimal dan itu berarti perlu dicarikan sumber pembiayaan baru," ucap Menkominfo.

Melihat hal itu, dia menyatakan bahwa Kemenkominfo melakukan berbagai kombinasi pembiayaan mulai dari melakukan sindikasi-sindikasi pembiayaan.

Langkah ini, imbuh Johnny, telah dilakukan untuk membantu pembiayaan program satelit, sehingga akhirnya pada 2023 diharapkan satelit Satria-1 dapat segera diluncurkan.

Tak berhenti di situ, dia juga menilai pemerintah perlu melihat sumber pembiayaan yang lain seperti pembiayaan korporasi dan mendorong perusahaan operator telekomunikasi dan fiber optic untuk lebih berani berinvestasi di saat-saat yang luar biasa berat ini.

"Sebab yang namanya blank spot ini 12.548 desa dan kelurahan. Itu bukan seluruhnya ada di wilayah 3T. Ada juga di wilayah komersial atau non-3T yang jadi wilayah operasi operator seluler," tutur Johnny.

Dia berharap perusahaan operator seluler yang ada di Tanah Air berani mengalokasikan capex dan opex-nya untuk membiayai pembangunan infrastuktur TIK.

Johnny menyadari bila langkah tersebut bukanlah hal yang mudah bagi operator. Untuk itu, dia mendorong adanya terobosan baru seperti upaya konsolidasi melalui merger antaroperator dan akuisisi.

"Saya mendorong sekali untuk melakukan merger dan akuisisi untuk memastikan pangsa pasar yang lebih luas, infrastruktur yang lebih kuat, sumber daya manusia yang lebih mantap, lebih hebat dan portofolio-portofolio yang lebih disederhanakan sehingga lebih fokus," imbuhnya.

Johnny menegaskan bahwa pemerintah juga tak tinggal diam terkait pendanaan tersebut. Pihaknya juga mendorong skema pembiayaan melalui belanja internal korporasi dan ambil bagian secara langsung melalui intervensi fiskal.

Pemerintah, katanya menambahkan, juga menyiapkan APBN untuk membiayai infrastruktur TIK agar pemerataan jaringan dan konektivitas dapat terwujud.

"Anggaran Kominfo [untuk 2023] kurang lebih Rp19 triliun. Namun kebutuhannya kan besar. Tentu kami akan berbicara dengan Kemenkeu untuk melihat bagaimana bauran pembiayaan yang bisa disiapkan, termasuk melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP Kominfo," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kominfo kemenkominfo menkominfo Johnny Plate telekomunikasi operator telekomunikasi menara telekomunikasi
Editor : Kahfi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Terpopuler

back to top To top