Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Perkonomian melaporkan Indonesia menyumbang 40 persen dari pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asean yang tumbuh sebesar 49 persen year on year (yoy) atau senilai Rp1.050 triliun.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan pada 2021, pertumbuhan ekonomi internet Asean tumbuh sebesar 49 persen (yoy) atau senilai US$70 miliar setara dengan Rp1.050 triliun (kurs Rp15.000), di mana 40 persen pangsa pasarnya disumbang oleh Indonesia.
Artinya, Indonesia setidaknya menyumbang Rp420 triliun terhadap pertumbuhan ekonomi digital Asean. Kondisi pandemi Covid-19 membuat perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga ekonomi digital Indonesia terus tumbuh.
Pemanfaatan digitalisasi ini juga diharapkan mampu mendorong berbagai upaya pemerintah, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi, diantaranya melalui peningkatan layanan digital di berbagai sektor layanan publik.
“Upaya digitalisasi dan penggunaan teknologi digital di Indonesia sudah sangat masif sekali, sehingga bisa memenuhi prasyarat utama apabila kita ingin mendorong digitalisasi dari semua layanan publik sebagai upaya untuk pencegahan korupsi,” ungkapnya dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (3/8/2022).
Saat ini, penerbitan perizinan ekspor (PE) dan perizinan impor (PI) melalui sistem digital yang terintegrasi, yakni Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK).
Sejak penerbitan Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah juga sudah banyak menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan berbagai penerapan SINAS NK untuk menangani sistem perizinan berusaha yang berbasis komoditas.
Hal ini merupakan amanat untuk melakukan penyederhanaan, percepatan, dan transparansi dari semua perizinan untuk menjamin adanya kemudahan dan kepastian hukum dalam perizinan berusaha, khususnya di bidang ekspor dan impor.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri merekomendasikan untuk segera menerapkan neraca komoditas untuk berbagai kajian terhadap ekspor dan impor dari beberapa produk yang sudah dilakukan kajian oleh KPK.
Pandemi Covid-19 telah menjadi faktor pendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan potensi demografi yang dimiliki oleh Indonesia.
Dengan demikian, seluruh perkembangan digital tersebut akan mendorong pemenuhan persyaratan bagi seluruh layanan publik untuk segera dilakukan digitalisasi, otomasi, dan juga penggunaan sistem elektronik. Demikian juga perkembangan dari sistem elektronik di semua k/l pusat dan daerah, termasuk SINAS NK, tentunya akan mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.
“Bahwa salah satu fungsi utama di dalam melakukan pencegahan korupsi adalah menggunakan upaya untuk digitalisasi layanan publik khususnya menggunakan neraca komoditas yang terkait dengan perizinan impor dan ekspor,” pungkasnya.
