Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Danny Januar Ismawan mengatakan saat ini masih terdapat sekitar 12.584 desa yang belum terlayani jaringan 4G.
Dia menyebut, hingga akhir 2021, Bakti baru menyelesaikan 16.800 titik internet gratis yang sebagian besar (40 persen) ditempatkan di sektor pendidikan. Sedangkan dari segi kondisi geografis, sekitar 1/3 berada di Indonesia Timur.
"Berdasarkan pengkajian ketersediaan jaringan hingga saat ini kalau dilihat dari kondisi cakupan sinyal seluler itu masih menyisakan dari total sekitar 84.000 lebih desa, ada 12.584 desa belum terlayani 4G dan 70 persen di antaranya berada di Indonesia Timur," katanya, Rabu (20/7/2022).
Jumlah tersebut, menurutnya mengindikasikan bahwa internet di Tanah Air belum merata, khususnya di Indonesia Timur.
Adapun dia menuturkan, guna mengatasi kesejangan tersebut, Bakti telah menyusun kegiatan prioritas sejak 2017. Seperti menbangun dan menyelesaikan backbone nasional dengan program Palapa Ring, membangun titik akses internet, hingga satelit.
"Tentu saja pembangunan ini berdasarkan kebutuhan daerah dan sektor teknis terkait karena internet butuh demand. Jangan sampai pemerintah menempatkan layanan internet di titik yang tidak membutuhkan," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Jemsly Hutabarat mengatakan meskipun penyediaan akses internet memberikan manfaat untuk akses fasilitas layanan publik dan masyarakat, ternyata ditemukan beberapa permasalahan berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan.
"Kita lihat kurangnya koordinasi dengan Dinas Kemenkominfo di daerah, keluhan lemahnya jaringan, demikian juga dengan kompetensi PIC di lapangan," tutur Jemsly.
Bukan itu saja, sambungnya, ditemukan juga ketidaksesuaian hasil skoring dan verifikasi dengan kondisi di lapangan. Beberapa lokasi ditemukan sudah terjangkau jaringan operator seluler. Bahkan ada yang belum tersedia listrik.
Padahal, imbuh Jemsly, hal tersebut merupakan persyaratan utama dalam pengusulan akses internet di daerah 3T.
"Demikian juga standarisasi pengamanan aset. Hampir sebagian besar aset di lapangan berupa VSAT dan Router belum dibuatkan standarisasi pengamanan," sebutnya.
Lebih lanjut dia menyebut, pihaknya juga melakukan analisa mengenai kecepatan akses internet. Hasilnya, sebagian besar kecepatan internet di beberapa lokasi dipengaruhi faktor teknis dan non-teknis. Setiap lokasi tidak mempunyai kecepatan internet yang sama pada batas maksimal 10 Mbps.
Analisa menunjukkan bahwa kecepatan tertinggi berada di angka 9.60 Mbps yang berlokasi di Kantor Camat Loli Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk kecepatan terendah, berada di angka 106 Kbps di Puskesmas Waimital, Maluku.
"Jadi memang ada satu gap yang sangat tinggi di antara daerah-daerah yang kita tinjau yang harusnya bisa maksimum 10 Mbps, tetapi ada yang malah sampai 106 Kbps," keluh dia.
.jpg?w=300&h=221)
