Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan perlu adanya perlindungan terhadap pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital, terutama perlindungan dari serangan siber atau cyber attack.
Menurutnya, pelaku UMKM atau Small Medium Enterprises ini tentu tidak mempunyai sistem dan pembiayaan sebesar dan secanggih perusahaan teknologi global. Maka dari itu, mereka memerlukan perlindungan dari sisi serangan siber.
"Pengembangan digitalisasi sektor hilir untuk e-Commerce, Financial Technology, Education Technology, dan Tele-Health juga perlu didukung dengan keberadaan regulasi yang kuat," ujar Menkominfo Johnny, dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (1/6/2022).
Dia menyebut, di Indonesia, pembangunan infrastruktur TIK secara masif yang dilakukan pemerintah harus bisa dimanfaatkan untuk masyarakat khususnya UMKM yang jadi penyumbang 60 persen dari GDP nasional.
Keberpihakan kepada pelaku UMKM, sambung dia, juga dilakukan negara-negara besar, seperti Jerman. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah membantu pelaku UMKM agar bisa meningkatkan skala usahanya.
"Regulasi dan kebijakan dari para pemimpin diperlukan untuk tidak memberikan tempat atau ruang yang nyaman bagi pelaku-pelaku kriminal siber. Untuk itu, perlu ada regulasi yang kuat, adopsi teknologi yang canggih termasuk di dalamnya teknologi enkripsi yang memadai, dan tersedianya talenta-talenta yang dibutuhkan baik jumlah maupun kualitasnya," ucapnya.
Menkominfo menilai serangan siber masih terus berlangsung setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bahkan tahun. Menurutnya, serangan siber tidak saja terjadi di Indonesia, ASEAN, tetapi juga terjadi di seluruh dunia.
Di negara maju pun seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, lanjut dia, juga banyak terjadi cyber attack, sehingga seluruh pembuat kebijakan harus memastikan jangan membuka safe-haven bagi kriminal siber ini.
"Jangan! Tetapi yang perlu dilakukan adalah mengambil langkah-langkah yang tegas berupa aturan dan mengimplementasikannya," tegas Johnny.
Dia menambahkan, dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia, Digital Economy Working Group (DEWG) telah membuka ruang diskusi dan pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi dan talenta digital serta pelindungan data.
Kemenkominfo sebagai pengampu isu bidang digital mengusung tiga pembahasan, yaitu Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy dan Cross-Border Data Flow and Data Free-flow with Trust.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
