Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemisahan model bisnis yang digagas oleh Menteri BUMN Erick Thohir berisiko membuat proses bisnis PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. menjadi lebih rumit dan kurang praktis.
Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Ridwan Effendi mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir terlalu dalam mencampuri dapur perusahaan.
Erick, kata Ridwan, seharusnya lebih fokus ke masalah pemerintahan, tata kelola, sedangkan urusan teknis bisnis menjadi kewenangan direksi yang telah diangkat dan dipercaya oleh Kementerian BUMN.
“Sulit untuk memisahkan urusan bisnis ke korporasi [business to business/B2B] dengan bisnis ke konsumen [business to consumer/B2C],” kata Ridwan, Senin (29/11/2021).
Sebagai gambaran, kata Ridwan, masalah interkoneksi yang selama ini merupakan urusan B2B. Jika Telkomsel ingin interkoneksi dengan Indosat, maka urusan teknis dan harga interkoneksi adalah urusan B2B antara Telkomsel dengan Indosat.
Dengan Telkomsel yang diminta fokus untuk B2C maka ketika mau interkoneksi, jaringannya akan transit dahulu di Telkom, yang berisiko membuat panggilan interkoneksi terdapat jeda, lebih rumit dan ongkos makin mahal.
“Secara teknis itu menambah elemen jaringan dan tentunya menambah waktu tunda [delay] dan ongkos,” kata Ridwan.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan ke depan Telkom dan Telkomsel akan bermain di segmen yang berbeda. Keduanya, kata Erick, akan mengubah model bisnis.
Telkom fokus pada pasar B2B atau segmen korporasi, sementara itu Telkomsel fokus pada B2C atau pasar konsumen.
“Telkom fokus ke tower, infrastruktur serat optik, data center, cloud dan 5G. Lalu Telkomsel fokus ke B2C,” kata Erick.
