Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Top 5 News Bisnisindonesia.id: Dari Rentetan ARB Saham Bukalapak hingga Kurang Taji Diskon PPnBM Mobil

Penurunan bertubi-tubi saham PT Bukalapak.com (BUKA) dapat menjadi preseden buruk bagi perusahaan rintisan yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Topik itu menjadi salah satu pilihan editor bisnisindonesia.id hari ini.
Sri Mas Sari
Sri Mas Sari - Bisnis.com 24 Agustus 2021  |  12:13 WIB
Warga mengakses aplikasi Bukalapak di Jakarta, Kamis (5/8/2021). Bisnis - Fanny Kusumawardhani
Warga mengakses aplikasi Bukalapak di Jakarta, Kamis (5/8/2021). Bisnis - Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA – Saham PT Bukalapak.com (BUKA) yang beberapa kali mengalami auto reject bawah (ARB) dikhawatirkan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan startup yang hendak melakukan IPO.

Kabar tentang ARB saham BUKA menjadi salah satu berita pilihan editor Bisnisindonesia.id. Selain itu, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji di meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut ini adalah intisari dari setiap berita pilihan.

  1. 3 dari 34 Perusahaan Batu Bara Lepas dari Sanksi Larangan Ekspor

Sebanyak tiga perusahaan tambang batu bara akhirnya terbebas dari sanksi larangan ekspor komoditas emas hitam itu.

Ketiga perusahaan tersebut—yakni PT Arutmin Indonesia, PT Borneo Indobara, dan PT Bara Tambang—bersama 31 perusahaan lainnya, sebelumya dikenakan sanksi berupa larangan ekspor batu bara karena dinilai tidak memenuhi kewajiban pasokan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Perusahaan-perusahaan tersebut disebut belum memenuhi kewajiban pasokan batu bara sesuai dengan kontrak penjualan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan anak usahanya, PT PLN Batubara, untuk periode 1 Januari – 31 Juli 2021.

  1. Preseden Bukalapak (BUKA) & Cederanya Optimisme IPO Unikorn

Rentetan auto reject bawah terhadap saham PT Bukalapak.com Tbk. menjadi preseden buruk terhadap industri startup yang kini berbalik dinilai belum siap melantai di bursa efek.

Ekosistem perusahaan rintisan (startup) di Indonesia dinilai belum cukup tangguh melaju ke putaran penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Mayoritas perusahaan rintisan di Tanah Air masih melakukan praktik bakar uang terhadap dana yang diperoleh dari pemodal guna mengejar valuasi besar supaya terlihat seksi di mata investor. Kebiasaan ini berbahaya jika terus dibawa sampai ke level IPO.

Ada pula yang menilai kontraksi saham BUKA lebih dipicu oleh investor berbasis ritel, bukan main buyer, yang melakukan penjualan saham secara besar sehingga menimbulkan panic selling di kalangan investor.

Kejadian itu justru menjadi cikal bakal kesiapan perusahaan rintisan di Indonesia menjadi lebih matang untuk melantai di bursa.

  1. Menelaah Target Ambisius Penurunan Ketimpangan 2022

Presiden Joko Widodo mengemukakan target rasio gini 2022 turun ke kisaran 0,376-0,378, sejalan dengan tingkat kemiskinan yang dicita-citakan turun ke level prapandemi 8,5%-9%.

Tingkat kemiskinan melompat ke level dua digit yang dipicu kenaikan tingkat pengangguran selama pandemi. Akibatnya, ketimpangan ekonomi kembali melebar melampaui 0,38 mulai 2020.

Target penurunan tingkat kemiskinan lebih dari 1 poin persentase sulit dicapai jika melihat pola historis 10 tahun terakhir.  Apalagi, anggaran perlindungan sosial turun tahun depan. Dengan penurunan tingkat kemiskinan yang tertahan, maka peluang rasio gini turun tajam ke kondisi sebelum pandemi pun terbatas.

Di sisi lain, tahun ini pemerintah menebar banyak stimulus yang cenderung dinikmati kelas menengah ke atas, seperti  PPN-DTP pembelian hunian dan PPnBM-DTP otomotif. Akibatnya, pengeluaran kelas bawah tetap sulit mengejar gap yang muncul akibat peningkatan belanja kelompok menengah ke atas.

Suasana gedung bertingkat dan perumahan padat penduduk di Jakarta, Rabu (31/3/2021). Presiden Joko Widodo menargetkan rasio gini 2022 turun ke kisaran 0,376-0,378./Bisnis-Eusebio Chrysnamurti

  1. Segera Berakhir, Diskon PPnBM Disebut Kurang Bertaji

Pemberian diskon pajak barang mewah (PPnBM) sebesar 100 persen yang segera berakhir ternyata tak cukup mengangkat kinerja sektor pembiayaan sehingga dianggap kurang bertaji.

Penerapan diskon tidak optimal karena keterbatasan pasokan mobil dari beberapa merek. Saat konsumen tahu merek mobil yang diinginkan tak tersedia, pembiayaan baru pupus diajukan.

Keterbatasan pasokan terjadi akibat pembatasan kegiatan di pabrik dan perakitan kendaraan. Selain itu, keterbatasan komponen semikonduktor dan microchip yang diperlukan untuk menyediakan fitur pintar turut berkontribusi menekan persediaan mobil baru di pasar.

  1. Ancaman Delisting Emiten Bermasalah dan Pertimbangan Panjang BEI

PT Bursa Efek Indonesia masih berhati-hati dalam menempuh langkah penghapusan status sebagai perusahaan terbuka atau delisting pada sejumlah emiten di pasar modal yang telah disuspensi sahamnya selama 24 bulan.

Berdasarkan pantauan Bisnis, BEI setidaknya telah mensuspensi saham PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP), PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL), PT Golden Plantation Tbk. (GOLL), PT Nipress Tbk. (NIPS), PT Sugih Energy Tbk. (SUGI), dan juga PT Trikomsel Oke Tbk. (TRIO) selama lebih dari 24 bulan.

BEI mempertimbangkan upaya perbaikan kinerja yang dilakukan emiten sebelum perusahaan tercatat tersebut ditetapkan delisting oleh bursa.

BTEL, misalnya, belum didepak dari bursa sampai dengan Agustus karena perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi terkait rencana untuk perbaikan kondisi keuangan perusahaan ke depan.

Selamat membaca!

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

delisting Pembiayaan Otomotif ekspor batu bara ketimpangan ekonomi bukalapak
Editor : Sri Mas Sari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper
To top