Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan startup berbasis Software as a Service (SaaS) harus memanfaatkan langkah pemerintah untuk mendigitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut catatan Bisnis, pemerintah menargetkan 30 juta dari 64 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar bisa terintegrasi digital pada 2023.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa peran pemerintah patut didukung semua pihak, tidak terkecuali perusahaan rintisan.
Sebab, menurutnya meskipun sudah banyak upaya dilakukan mulai dari pengucuran bantuan modal (kredit lunak) melalui kerja sama bank dan platform e-commerce hingga literasi dan pelatihan berbisnis di dunia digital, tetapi pekerjaan rumah di depan masih beragam.
“Peluangnya [UMKM Digital] sangat besar. Apalagi UMKM go digital Indonesia ini seperti nafsu besar tetapi tenaga kurang, maksudnya harapannya besar 60 juta UMKM bisa go digital atau minimal 50 persen go digital tapi faktanya yang go digital dan naik kelas masih kecil,” ujar Heru, Rabu (5/5/2021).
Lebih lanjut, startup di bidang SaaS dapat menyesuaikan dengan kebutuhan UMKM Indonesia yang variatif bisnisnya. Salah satunya menjawab perbedaan budaya yang tersebar di seluruh penjuru nusantara dan dengan kecepatan internet berbeda serta tingkat pengetahuan teknologi yang tidak sama sehingga SaaS memiliki celah untuk masuk.
“Namun, jangan lupa juga [SaaS] harus melibatkan pengusaha UMKM-nya, penyedia teknologi, akademisi termasuk pemerintah dan masyarakat,” kata Heru.
Berdasarkan studi Lazada per Februari 2021, ada sebanyak 87 persen UMKM di Indonesia belum terdigitalisasi.
Riset International Data Corporation (IDC) dan Cisco menunjukkan digitalisasi UMKM dapat meningkatkan pendapatan negara. Hasil riset ini menyatakan Produk Domestik Bruto (PDB) diprediksi bisa bertambah US$160 miliar—US$164 miliar (Rp2.372,6 triliun—Rp2.432 triliun) pada 2024.
