Bisnis.com, JAKARTA – Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku bisnis masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Pendiri Asosiasi Digital Kreatif Indonesia (Aditif) Saga Iqranegara mengatakan kesadaran penggunaan solusi TIK cukup rendah di sejumlah daerah dikarenakan rendahnya kesadaran dan pemahaman terkait pentingnya digitalisasi dan manajemen data yang baik.
“Saat ini harus bagi tugas, tugas kita sebagai pengembang solusi dan juga pemerintah untuk mengedukasi masyarakat,” ujarnya saat dihubungi Bisnis.com, Selasa (16/3/2021).
Dia mengamini bahwa ada banyak teknologi yang perlu dikejar dan diadopsi oleh para pelaku bisnis dalam Negeri, mulai dari mahadata, kecerdasan buatan, internet untuk segala, hingga ke komputasi awan. Namun, dia meyakini proses tersebut juga perlu disesuaikan.
“Saat ini, pelaku bisnis tidak perlu [adopsi] yang high level kalau dasar saja masih belum diadopsi. Sering jadi diskusi oleh kami bahwa kesadaran masyarakat kita untuk mendigitalkan data masih sangat rendah. Jadi, jangan heran jika kita selalu lemah dalam data,” katanya.
Menurutnya, langkah Pemerintah terutama Pemerintah Daerah (Pemda) semestinya mulai membangun standar pengelolaan data, mulai dari perekaman, manajemen, dan pemanfaatan.
“Mereka adalah garda depan pengumpulan data yang pada akhirnya akan banyak manfaatnya, salah satunya dalam hal ekonomi. Bantuan sosial yang tidak tepat sasaran adalah contoh masalah karena data yang simpang siur,” ujarnya.
Sekadar catatan, laporan East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2021 menunjukkan, daya saing digital antarprovinsi di Indonesia makin merata yang terlihat dari skor median indeks meningkat dari 27,9 pada 2020 menjadi 32,1 tahun ini.
Namun, laporan tersebut masih mencatatkan adanya kesenjangan skor dari sisi output Kewirausahaan dan Produktivitas antarprovinsi. Skor terendah untuk pilar ini pada EV-DCI 2021 dipegang oleh Papua (0,28). Adapun, untuk skor tertinggi di pilar ini masih dipegang diperoleh DKI Jakarta, meningkat dari 88,2 ke 100 antara 2020–2021.
