Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

UU Ciptaker Legalkan Pemilik Media Miliki Frekuensi Seumur Hidup?

Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal yang mengatur mengenai masa izin penyelenggaran penyiaran radio dan televisi. Benarkah UU Cipta Kerja memungkinkan pemilik medfia mempunjyai frekuensi seumur hidup?
Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko - Bisnis.com 27 Oktober 2020  |  22:22 WIB
Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran Lestari Nurhajati./Antara - Dewanto Samodro
Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran Lestari Nurhajati./Antara - Dewanto Samodro

Bisnis.com, JAKARTA – Akademisi dan lembaga pemerhati penyiaran mengkritisi mengenai masa penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi yang tidak terbatas atau seumur hidup.

Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal yang mengatur mengenai masa izin penyelenggaran penyiaran radio dan televisi.

Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran Lestari Nurhajanti mengatakan seharusnya semangat keberadaan undang-undang penyiaran dalam UU Ciptaker fokus untuk kepentingan nasional dan masyakarat luas.

Secara natural, menurutnya, industri penyiaran tidak dapat berdiri dan diatur bersama industri barang atau jasa. Revisi undang-undang penyiaran harus dilakukan secara terpisah dan utuh.

“Kalau UU penyiaran mau diubah, seharusnya yang diubah adalah keseluruhan. Harus melihat konteksnya sejauh mana media digital tersebut diatur. Kalau sulit diatur, jangan dipaksakan masuk ke UU Ciptaker,” kata Lestari dalam acara webinar Penyiaran Pascapengesahan UU Omnibus Law pada Selasa (27/10/2020).

Dia mengemukakan bahwa UU Cipta Kerja menghilangkan sanksi atas pemusatan atau kepemilikan silang. Kepemilikan media pun terpusat dan berpotensi terjadi kolongmerasi media pada satu kelompok. Selain itu, dia mengkritisi masa penyelanggaraan penyiaran radio dan televisi yang tidak terbatas.

Sekadar catatan, UU Ciptaker Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 15 Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran pasal 72 ayat 4 menghapus ketentuan pasal 34 UU 32/2002 tentang Penyiaran.

Pasal 34 UU Penyiaran mengatur mengenai masa izin penyelenggaraan penyiaran. Izin penyiaran radio hanya diberikan selama 5 tahun, sedangkan izin penyiaran 10 tahun. Keduanya dapat diperbarui ketika habis masanya. Dengan penghapusan pasal tersebut, ketentuan masa penyiaran menjadi tidak diatur.

“Seumur hidup nanti pemilik media bisa memiliki media. Dia bisa jual beli seperti jual beli kacang, karena tidak diatur oleh peraturan padahal mereka dipinjamkan frekuensi publik,” kata Lestari.

Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Geryantika Kurnia membantah asumsi tersebut. Dia menjelaskan bahwa penyelenggara radio dan televisi tetap diharuskan memperbarui izin siaran.

Bedanya, jika dahulu untuk radio hanya mendapat waktu penyiaran selama 5 tahun, dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja yang sedang dibahas di internal Kemenkominfo, rencananya penyelenggara televisi dan radio masing-masing mendapat masa waktu penyiaran selama 10 tahun.

“Pasal 34 terkait batas waktu izin diatur dalam peraturan pemerintah, usulannya jangka waktu izin radio dan TV adalah 10 tahun,” kata Gery kepada Bisnis.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ruu penyiaran cipta kerja
Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top