Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri telekomunikasi menilai pembangunan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) pada 2021 yang difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan dengan jumlah anggaran Rp30,5 triliun melalui Kemenkominfo merupakan lebih dari cukup.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Muhammad Arif menyebutkan dengan anggaran tersebut bila tepat sasaran dapat memberikan dampak yang signifikan bagi infrastruktur TIK di Tanah Air, terutama di penetrasi broadband.
“Agar tepat sasaran, paling tepat dana tersebut digunakan atau dilempar lagi oleh pemerintah ke operator, yaitu menstimulus penyelenggara jaringan. Jadi, skemanya operator dapat tumbuh, daerah yang ingin dibangun makin berkembang, dan penetrasi broadbandnya juga tepat sasaran,” ungkapnya saat dihubungi Bisnis.com, Jumat (14/8/2020).
Arif juga menilai bahwa pemerintah perlu membuat regulasi untuk menjembatani realisasi dan implementasi anggaran tersebut. Menurutnya, hal ini patut dilakukan karena belum ada landasan regulasi yang pas untuk mendampingi dan menyampaikan anggaran ini agar tepat sasaran.
“Memang ini perlu kerja keras multi stakeholder, saya rasa pemerintah juga perlu menggandeng asosiasi-asosiasi terkait, untuk memahami kebutuhan lapangan, sehingga perlu melibatkan operator dan pemangku kepentingan. Hal tersebut untuk menghindari alokasi anggaran agar tidak menguap, karena dana ini begitu besar,” tuturnya.
Sementara, Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan bila anggaran tersebut lebih dari cukup bila digunakan untuk transformasi digital khususnya adalah membangun infrastruktur, pembuatan layanan dan aplikasi serta konten seperti pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah secara digital.
“Tentu harusnya lebih dari cukup, kecuali anggaran itu termasuk belanja pegawai, tentu masih kurang. Sekarang tinggal bagaimana kementerian terkait memanfaatkan anggaran tersebut secara maksimal dan dipergunakan sesuai sasaran yang diinginkan Presiden, khususnya adalah transformasi digital,” tuturnya.
Dia melihat bahwa tantangan infrastruktur digital di masa pandemi masih berkutat pada problema blankspot layanan internet. Menurutnya, fokus tersebut yang perlu diutamakan. Bahkan, desa yang sinyal dan kecepatan internet yang masih lambat perlu segera diperbaharui.
