Bisnis.com, MANADO – Pernahkah Anda melakukan pengisian formulir secara online tetapi terkendala? Ada banyak penyebabnya. Yang paling sering adalah kecepatan jaringan dari perangkat Anda.
Namun, memasuki era 4G dan menghadapi era 5G di masa mendatang, pelaku usaha telekomunikasi akan melakukan perubahan untuk menyambut era baru tersebut. Meskipun, hingga saat ini masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum tercover dengan baik untuk menikmati jaringan 4G.
Maklum saja, Indonesia merupakan wilayah kepulauan dengan penduduk yang tersebar. Belum lagi, medan yang berbukit dan bergunung-gunung menjadi persoalan tersendiri. Sejumlah proyek-proyek hadir untuk menjadi tulang punggung (backbone) dari pemerataan jaringan ini.
Pada akhir Mei, Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute berpendapat peran teknologi dan informasi dewasa ini menjadi sangat penting di masa pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia.
Dia berpandangan sejak 5 tahun lalu, Telkom sudah siap menghadapi situasi apapun, karena secara konsisten telah melakukan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur digital di antaranya satelit, sistem komunikasi kabel laut (SKKL) lokal dan internasional, serta last mile berupa BTS, dan kabel optik.
"Jadi di masa PSBB kita baru merasakan manfaat dari infrastruktur yang dibangun Telkom. Tadinya mungkin kebutuhan sekunder, sekarang menjadi kebutuhan primer. Konsistensi dalam investasi besar di infrastruktur digital itu akan makin cepat return-nya di masa pandemi ini," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (31/5/2020).
Hanya saja, apakah persoalan jaringan yang nanti menjadi satu-satunya persoalan yang akan Anda hadapi pada era Normal Baru nanti? Baik pelaku usaha maupun pemerintah juga harus melakukan perombakan pada infrastruktur pusat data mereka.
Ya, infrastruktur pusat data harus mengalami perubahan. Mengapa? Di era lama, di mana sistem tatap muka masih dijadikan andalan, --meski sudah mulai menapaki digitalisasi-- tak jarang pusat data masih sering mengalami eror baik karena beban kerja perangkat keras yang terlalu tinggi maupun kompatibilitas bahasa program yang Anda gunakan alias coding tidak sempurna.
Jika era Normal Baru nanti menuntut minimnya tatap muka langsung dan meningkatkan aktivitas secara online, bisa-bisa yang terjadi adalah pola komunikasi dan administrasi yang tidak lancar, bila tidak diimbangi dengan perubahan pada pusat data baik di perusahaan maupun instansi-instansi pemerintahan.
Kita ambil contoh misalnya. Dalam pengisian formulir online seringkali kita menjumpai adanya batas maksimum file yang bisa kita unggah (upload). Ini merupakan strategi untuk keberlangsungsan lama dan pemeliharaan pusat data pada masing-masing situs karena server web memiliki kapasitas terbatas.
.png)
Bila melebihi kapasitas seringkali ditolak oleh sistem. Bila kapasitas penuh, juga bisa mengakibatkan situs tidak dapat diakses karena kinerja server web overload (di atas beban mereka). Oleh karenanya, biasanya pemilik situs memiliki 2 tipe pusat data yakni pusat data fisik maupun pusat data berbasis komputasi awan.
Bukan hanya karena persoalan backup data. Melainkan juga persoalan fleksibilitas saat kinerja beban pusat data mengalami kenaikan. Setidaknya itu strategi yang bisa dipilih oleh Anda dalam memilih strategi pemanfaatan pusat data yang tepat.
Apakah ini hanya berlaku bagi swasta? Bagaimana dengan pemerintahan? Tantangannya sama. Kehandalan pusat data. Tengok saja, strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang langsung melakukan ‘jemput bola’.
Pada 2 Juni 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Telkom University dan Cisco untuk membangun Kota Cerdas dalam rangka mendukung Ketahanan Pelayan Publik dalam menghadapi Covid-19.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kolaborasi ini merupakan salah satu langkah penting untuk mendukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Di masa genting penanganan COVID-19, dukungan platform teknologi informasi dan komunikasi yang matang dapat menunjang efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi pada layanan-layanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,” kata Ridwan dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2020).
Dalam kerjasama ini Cisco akan mendukung Telkom University dengan teknologi dan solusi di bidang kolaborasi, komunikasi, jaringan, pusat data dan keamanan siber, yang dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut.
“Teknologi dan solusi Cisco membantu kami mengembangkan aplikasi inovatif baru guna mempercepat inisiatif kota cerdas dan pemerintahan digital Provinsi Jawa Barat, terutama saat ini dimana ketahanan pelayanan publik sangat dibutuhkan,” kata Adiwijaya, Rektor Telkom University.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini patut diapresiasi. Harapannya, tentu saja upaya ini juga diikuti oleh pemerintah daerah lainnya, khususnya yang memiliki ketergantungan besar terkait digital dalam hal pelayanan publik mereka.
Hanya saja memang, untuk sektor pemerintahan tentu memiliki standar tersendiri terkait dengan keamanan pusat data tersebut. Oleh karenanya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggagas adanya Pusat Data Nasional yang diperkirakan akan tuntas pada akhir tahun ini.
Pada Mei, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menjelaskan bahwa Pusat Data Nasional Pemerintah tersebut akan mengintegrasikan data-data pemerintah dengan sistem keamanan yang berlapis yang memadai sesuai standar keamanan yang berlaku.
Johnny berharap pusat data tersebut akan mencegah terjadinya perpindahan data dari satu lembaga kepada lembaga lainnya dan akan memperkuat ketahanan data dan informasi nasional.
Sementara itu, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, berkomitmen mengamankan data pada aplikasi pelacakan kontak Covid-19 PeduliLindungi dengan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
.png)
"Kami koordinasi dengan BSSN, BSSN sudah menerapkan satu data seperti arahan Presiden jadi apapun fitur baru yang ada di aplikasi harus di-assesment dari BSSN sehingga yakin aman dan tidak membocorkan data pribadi," ujar Dirjen Semuel, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli.
Bagaimana dengan swasta? Prospek meningkatnya kebutuhan akan pusat data yang handal tak dapat dipungkiri akan menjadi angin segar bagi pebisnis data center di Indonesia.
Pasalnya, di tengah usaha efisiensi karena pandemi, pelaku usaha dituntut juga melakukan perbaikan maupun penyempurnaan pusat data mereka untuk menghadapi era normal baru nanti agar bisa langsung tancap gas di sektor masing-masing.
Hanya saja, kadang kala permintaan yang tinggi tidak selalu berbuah manis. Pasalnya, investasi pusat data bukanlah investasi yang murah, khususnya untuk pusat data yang bersifat fisik.
Sehingga, permintaan yang tinggi akan berhadapan dengan kemampuan perusahaan dalam hal melakukan investasi. Padahal mereka tertahan pendapatannya karena persoalan pandemi.
Oleh karenanya, di sinilah peran edukasi ke pelaku usaha menjadi kunci, bahwa kebutuhan pusat data yang handal akan menjadi kunci kesuksesan bagi kelangsungan bisnis pelaku usaha tersebut di era normal baru. Agar, pola komunikasi ke konsumennya tetap lancar dengan adanya pusat data yang handal.
