Bisnis.com. SOLO- Avealto, sebuah produsen Wahana Terrestrial Langit atau High Altitude Platform Station (HAPS) yang bermarkas di Inggris, menyambut positif frekuensi tambahan yang dikeluarkan saat World Radiocommunication Conference (WRC)2019 di Mesir. Avealto meyakini tambahan frekuensi dapat membuat ekosistem HAPS makin matang.
WRC 2019 memutuskan HAPS memiliki frekuensi tambahan baru direntang 38-39,5 GHz. Frekuensi ini melengkapi sejumlah frekuensi yang telah ada sebelumnya yaitu 31-31.3 GHz, 47.2 – 47.5 GHz dan 47.9 – 48.2 GHz.
Founder dan CEO Avealto Walter Anderson mengatakan bahwa frekuensi yang lebih rendah seperti 31-31,3 GHz dan 38-39,5 GHz dapat digunakan di negara-negara yang tidak banyak terjadi hujan.
Sedangkan, frekuensi yang lebih tinggi seperti 47,2 GHz - 48,2 GHz tidak akan berfungsi dengan baik, khususnya di Indonesia yang memiliki curah hujan cukup tinggi.
Menurutnya, untuk menghadirkan layanan HAPS yang optimal di Indonesia perlu pemanfaatan secara bersamaan dengan satelit.
“Pemerintah Indonesia dapat mengizinkan operator HAPS untuk menggunakan frekuensi satelit yang ada tanpa gangguan. Ini akan memungkinkan HAPS untuk memberikan layanan berkualitas tinggi di Indonesia,” kata Anderson kepada Bisnis.com, Kamis (12/12/2019).
Dia juga menambahkan operasi HAPS seharusnya tidak mengganggu keselamatan penerbangan. Sebab, HAPS menghabiskan sebagian besar waktunya beroperasi di atas pesawat lain di ketinggian 20.000 meter.
Meski demikian, Avealto tetap akan tunduk mengikuti semua peraturan keselamatan udara yang ada.
Dia mengatakan bahwa saat ini HAPS masih dalam tahap pengembangan, yang diperkirakan rampung pada 2020. Avealto berharap Indonesia dapat menjadi salah satu menara pertama yang mengoperasikan HAPS.
Ketua Indonesia -ITU Concern Forum (IICF) Eddy Setiawan mengatakan bahwa isu keamanan dan penerbangan merupakan dua isu yang harus diselesaikan, jika HAPS ingin beroperasi di Indonesia.
Hingga saat aspek regulasi nasional atas HAPS belum siap dan masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Politik Hukum dan HAM, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
“Harus dituntaskan dan berjalan secara paralel dengan regulasi telekomunikasi,” kata Eddy.
Adapun mengenai frekuensi tambahan, menurutnya, secar kapasitas ini mencukupi karena sudah sesuai dengan kajian-kajian ITU. Frekuensi-frekuensi tersebut aman dioperasikan dan tidak akan menggagnggu frekuensi lainnya. Indonesia tidak menyatakan keberatan atau penolakan.
Sementara itu, Kasubdit Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat (DTBD) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Adis Alifiawan mengatakan bahwa untuk operasional HAPS di Indonesia perlu mempertimbangkan banyak aspek.
Dia mencontohkan kasus balon Google, yang menghambat saat itu bukan lah isu mengenai frekuensi melainkan tentang kedaulatan negara.
“Yang menghambat beberapa karena nonteknis atau di luar soal telekomunikasi,” kata Adis.
Adis menambahkan bahwa setiap frekuensi yang dikeluarkan umumnya juga memiliki catatan dan tidak bisa langsung diterapkan, misalnya negara peluncur HAPS harus membicarakan dahulu dengan negara tetangga dan lain sebagainya.
