Bisnis.com, JAKARTA - Operator seluler menilai pembangunan 5G dapat dilakukan segera tanpa harus menunggu pemerataan jaringan, mengingat kondisi dan posisi Indonesia yang tertinggal dari negara lain.
Group Head Corporate Communications Tri Wahyuningsih mengatakan bahwa kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, membuat pembangunan infrastruktur dan ekosistem 5G harus dimulai sejak saat ini karena membutuhkan waktu untuk membangunnya.
Di samping itu, lanjutnya, sejauh ini sejumlah negara telah mengimplementasikan 5G. Adapun Indonesia masih dalam tahap uji coba dan kajian untuk menggali potensi 5G.
“Mengingat geografis Indonesia yang luas, pembangunan infrastruktur yang mendukung 5G tentunya harus dimulai sejak saat ini, sehingga telah siap pada waktunya 5G diluncurkan,” kata Ayu kepada Bisnis.com, Selasa (29/10/2019).
Diketahui XL Axiata terus menggenjot pembangunan jaringan yang dimiliki. Sebagai salah satu operator terbesar di Indonesia, XL Axiata berharap pada akhir 2019, pembangunan BTS XL mencapai lebih dari 135.000 BTS, dengan cakupan 96% dari populasi di 440 kota kabupaten.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia, Danny Buldansyah mengatakan dengan syarat pemerataan 4G terlebih dahulu sebelum menggelar 5G, dipastikan Indonesia akan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam mengimplementasikan 5G.
Meski demikian, kata Danny, 3 Indonesia akan mengikuti semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Apakah Indonesia siap menjadi negara yang tertinggal dibandingkan dengan negara besar lain di dunia, di saat semua negara sudah siap menggunakan 5G,” kata Danny.
Danny berpendapat bahwa investasi teknologi 5G dengan 4G dapat dilakukan bersamaan. Cara tersebut telah diimplementasikan operator pada teknologi sebelum 5G.
Selain itu, dia menuturkan bahwa Kemenkominfo juga perlu memperhitungkan posisi sejumlah industri yang sudah ingin menerapkan 5G untuk mendukung bisnis industri tersebut.
“Mungkin saja [investasi bersamaa] 2G, 3G dan 4G saja investasinya saja jalan bersamaan, seharusnya tidak ada masalah. Secara teknis tidak ada masalah. Di semua negara juga seperti itu,” kata Danny.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O. Baasir mengatakan bahwa Kemenkominfo perlu melihat secara menyeluruh mengenai dampak keterlambatan implementasi 5G.
Dia mengatakan keterlambatan implemtentasi tidak hanya berdampak pada industri telekomunikasi namun juga beberapa sektor lainnya seperti Pariwisata.
“Dampaknya banyak, Pariwisata mungkin kena, even internasional juga, ongkosnya itu lebih besar dibandingkan dengan sesuatu yang harus ditunda,” kata Marwan.
Marwan mempermisalkan jika penundaan 5G memakan biaya sekitar Rp25 triliun, diperkirakan dampak yang dirasakan lebih besar lagi.
Dia berharap agar datangnya teknologi 5G ini justru dipercepat sehingga secara persaingan Indonesia dengan global tidak tertinggal.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa adopsi teknologi baru tidak ada kaitannya dengan pemerataan. Melainkan, kebutuhan dan kesiapan faktor pendukung adopsi.
Adapun mengenai adopsi 5G, tuturnya, dapat dimulai dari kota besar kemudian mengarah ke kota kecil, karena kebutuhan dan kesiapan pendukung di kota besar lebih matang.
Heru mengatakan beberapa kota besar yang dinilai sudah siap untuk teknologi 5G antara lain misal Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung dan Makassar.
“Jadi ketika kita adopsi 4G tidak harus 3G merata tapi karena masyarakat butuh jaringan internet lebih cepat dan pendukung adopsi seperti memang aplikasi butuh kecepatan akses yang lebih cepat, maka diadopsi 4G,” kata Heru.
Minta Pemerataan
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatikan Johnny G. Plate memperkirakan bahwa generasi ke 5 atau 5G tidak akan hadir ke Indonesia dalam waktu dekat.
Dia mengatakan teknologi terbaru itu baru akan masuk ke Indonesia saat operator seluler telah membangun jaringan 2G, 3G, dan 4G secara nasional dan merata.
“Apakah ada semangat ke 5G? Iya setelah kita selesaikan dulu PR kita soal kesetaraan dan kesamaan secara nasional bisa kita capai,” kata Johnny.
Meski demikian, sambungnya, Kemenkominfo terus membahas mengenai frekuensi 5G dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya dalam mencari spektrum frekuensi yang tepat untuk 5G.
Head Corporate Communication PT Indosat Tbk. Turina Farouk mengatakan bahwa teknologi 5G adalah masa depan. Namun, saat ini ekosistem dan bisnis modelnya belum siap.
Oleh karena itu, lanjutnya, perseroan masih berfokus pada pembangunan 4G di seluruh Indonesia dengan target sampai dengan akhir tahun menjangkau hampir 90% populasi.
Perseroan mendukung kebijakan Kemenkominfo yang ingin menerapkan 5G setelah jaringan 4G dibangun merata. Berdasarkan laporan keuangan kuartal II/2019, saat ini Indosat Ooredoo mengoperasikan 24,874 BTS 4G di 475 kota dan mencakup 82,9% total populasi penduduk di Indonesia.
“Kami mendukung rencana pemerintah untuk mengimplementasikan teknologi 5G setelah cakupan 4G sudah merata dan penggunaannya sudah dimaksimalkan,” kata Turina kepada Bisnis.
Senada, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan bahwa seharusnya sebelum menghadirkan 5G operator perlu membuat pemerataan dan kesetaraan untuk layanan 2G, 3G dan 4G, sehingga masyarakat dan negara mendapat keuntungan.
Adapun untuk operator yang telah membangun jaringannya secara nasional, diperbolehkan melakukan uji 5G dengan tetap memperhitungkan nilai investasi yang dikeluarkan oleh operator.
Dia mengatakan dalam mengembangkan 5G, operator seluler tetap harus mengutamakan tingkat pelayanan yang diberikan khususnya untuk teknologi 2G, 3G, dan 4G.
”Jangan sampai terkesan bahwa produk baru lebih murah, sehingga memaksa masyarakat beralih tanpa memakai kelebi han 5G,” kata Ian.
