Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menilai media cetak harus kembali dapat memenangkan kepercayaan publik, dan membedakan diri dari media sosial yang tidak diwajibkan untuk memenuhi aturan pers.
Hal Itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara di sela-sela Konferensi Global tentang Kebebasan Media yang digelar di gedung Printworks, London pada 10--11 Juli 2019.
Menurut Rudiantara, akurasi, kedalaman, kemandirian, keseimbangan, masih merupakan kekuatan jual media massa dalam jangka panjang.
“Sayangnya, apa yang sering terjadi sekarang adalah bahwa pers secara stylistically [gaya bahasa] seperti media sosial, baik dalam gaya presentasi maupun kurangnya akurasi," katanya di London, dikutip dari Antara pada Kamis (11/7/2019).
Kendati demikian, dia mengakui bahwa saat ini bisnis media massa di Tanah Air memang sedang goyah, seperti halnya dengan beberapa sektor bisnis lainnya.
Untuk itu, dia menilai pelaku industri media massa ditantang untuk mencari model bisnis yang lebih inovatif.
“Belum banyak solusi yang muncul untuk masalah penurunan sirkulasi media cetak, meskipun bisnis ini menyangkut kehidupan banyak orang dan menjadi masalah yang terlihat di depan mata. Tidak ada yang mampu mengangkat tantangan menjadi peluang yang dicontohkan oleh star tup dan unicorn yang mampu mengatasi masalah sosial," ujarnya.
Dia melanjutkan, "Sungguh luar biasa jika bisnis media cetak dapat berinovasi untuk mengambil gaya startup dalam menghadapi gangguan bisnis media."
Menkominfo menekankan mengenai gangguan digital, yang paling penting bukanlah teknologinya, seperti yang dinyatakan Clayton M Christensen, pencetus teori gangguan yang menyebutkan, "Teknologi yang mengganggu harus disebut sebagai tantangan pemasaran, bukan satu teknologi, tetapi sumber daya manusia dan kompetensi yang dapat menciptakan inovasi pemasaran."
Sekadar catatan, Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt dan Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland menjadi tuan rumah konferensi yang membahas isu perlindungan jurnalis dan media di London yang diikuti 1.000 peserta, termasuk menteri dan pejabat pemerintah, komunitas diplomatik, lembaga internasional, jurnalis, masyarakat sipil, dan akademisi.
