Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Muhammad Arif Angga mengakui banyaknya jumlah pemain di industri penyelenggara jaringan menjadi tantangan dalam menyehatkan industri.
Angga menjelaskan saat ini terdapat sekitar 200 perusahaan penyelenggara jaringan, namun dari angka tersebut yang membangun jaringan skala nasional hanya sekitar 20 perusahaan.
“[karena banyak pemain] APJII aja pusing yang [bergerak di bidang] jasa, apalagi kami yang [penyelenggara] jaringan yang notabenenya secara culture bisnis membutuhkan capex (belanja modal) yang lebih besar,” kata Angga kepada Bisnis, Senin (28/5/2019).
Tidak hanya itu, Angga juga berpikir saat ini, baru Indonesia yang melakukan penyehatan industri telekomunikasi dengan metode kuantitatif.
Dia tidak dapat menilai apakah metode yang dijalankan Kemenkominfo berhasil atau tidak dalam menyehatkan industri, karena fakta beberapa asosiasi telekomunikasi menjerit dengan banyaknya jumlah pemain di industri telekomunikasi saat ini.
“Semua pemain boleh masuk main di bisnis telekomunikasi istilahnya seperti itu, tetapi setelah beberapa tahun baru kelihatan sehat atau tidak industri? tadi aja APJII mengatakan sudah 500 pemain, stop dong perizinannya,” kata Angga.
Angga mengkritisi arah kebijakan pemerintah dalam menyehatkan industri telekomunikasi yang mengedepankan unsur kuantitatif termasuk mempermudah perizinan.
Menurutnya pemerintah perlu menjelaskan rencana besar atau grand desing mengenai kebijakan kuantitatif yang diambil selama ini.
“Pemerintah goalnya mau ke mana? Menyehatkan industri? Banyakin operator? Mau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mungkin? Karena semakin banyak jumlah [pemain] PNBP-nya ‘mungkin’ akan bertambah? Apakah itu goalnya, kalau itu tidak salah, boleh gelar izin asal bayan PNBP, bayar BHP USO ” kata Angga.
