Produk Huawei dan ZTE Dicekal di Republik Ceko

Bisnis.com, JAKARTA — Pengawas cyber Republik Ceko yaitu Czech National Cyber and Information Security Agency (NCISA), memperingatkan kepada operator seluler yang ada di Ceko, Senin (17/12/2018) malam untuk tidak menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras yang dibuat pemasok peralatan telekomunikasi asal China, Huawei dan ZTE.

NCISA memiliki alasan serupa dengan beberapa negara lain yang mencekal kedua pabrikan berbasis di Kota Shenzen ini, yaitu terkait ancaman keamanan nasional.

"Undang-undang China ... mengharuskan perusahaan swasta yang tinggal di China untuk bekerja sama dengan badan intelijen, karena itu memasukkan mereka [Huawei dan ZTE] ke dalam sistem inti negara, berpotensi menghadirkan ancaman [untuk negara lain]," ungkap Dusan Navratil, Direktur NCISA.

Administrator sistem informasi dalam infrastruktur penting, baik perusahaan negara atau sektor swasta, harus mengambil "langkah-langkah yang memadai" terhadap ancaman tersebut, kata Navratil.

Badan pengawas resmi pemerintah Ceko ini menambahkan bahwa pemberitahuan peringatan itu didasarkan pada temuannya dan informasi negara sekutu.

Huawei, yang kini menjadi salah satu produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia, menghadapi pengawasan ketat dari Barat atas hubungannya dengan pemerintah China dan kekhawatiran perangkatnya dapat digunakan Beijing untuk aktivitas intelijen. Tetapi perusahaan ini pun telah berulang kali membantah tuduhan tersebut.

Sebagai tanggapan, juru bicara Huawei menyatakan, "Kami dengan tegas menolak setiap pendapat bahwa kami dianggap mengancam keamanan nasional. Kami menyerukan NCISA untuk memberikan bukti, bukannya merusak reputasi Huawei tanpa bukti apa pun."

"Keamanan cyber selalu menjadi prioritas utama Huawei, dan Huawei adalah mitra tepercaya untuk semua operator telekomunikasi utama di Republik Ceko," tambahnya.

"Tidak ada undang-undang atau peraturan di China untuk memaksa Huawei, atau perusahaan lain, mewajibkan memasang 'pintu belakang'," ujarnya, mengacu pada peringatan AS bahwa perlengkapan jaringan Huawei memiliki 'pintu belakang' yang memungkinkan mata-mata China meretas jaringan infrastruktur penting atau obyek vital negara lain.

"Huawei tidak pernah menerima permintaan seperti itu dari pemerintah mana pun, dan kami tidak akan pernah menyetujuinya," tegas juru bicara Huawei tersebut.

ZTE belum menjawab konfirmasi Reuters lewat panggilan telepon ke kantor ZTE London.

Di sisi lain, beberapa operator telah menguji jaringan 5G di beberapa lokasi Republik Ceko. Nantinya Ceko berencana memulai lelang frekuensi transmisi 5G pada 2019.

Investasi dari PPF Group yang memiliki infrastruktur telekomunikasi terkenal Czech Telecommunications Infrastructure Inc atau akrab disebut CETIN, bahkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Huawei untuk bekerja sama dalam teknologi 5G.

Sementara di belahan dunia lain, Huawei dan ZTE sedang menghadapi pencekalan di berbagai negara, di antaranya AS, Jepang, Australia, dan Selandia Baru.

Sumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya oleh Reuters menyatakan kini pejabat pemerintah AS telah menekan perusahaan asal Jerman Deutsche Telekom, pemilik saham mayoritas T-Mobile AS, untuk berhenti menggunakan peralatan Huawei.

Jepang melalui keterangannya di bulan ini pun berencana melarang pembelian peralatan pemerintahan dari Huawei dan ZTE untuk meningkatkan pertahanan terhadap kebocoran intelijen dan serangan cyber.

Sedangkan agen intelijen Selandia Baru, bulan lalu menolak permintaan penyedia telekomunikasi untuk menggunakan peralatan Huawei 5G. Terakhir, Australia telah melarang Huawei untuk memasok peralatan 5G. Kedua negara ini mengutip dalih kekhawatiran keamanan nasional.

Pengamat bahkan menyatakan adanya potensi negara lain menyusul pencekalan Huawei dan ZTE. Misalnya anggota aliansi kerja sama pertukaran data intelijen yang akrab disebut Five Eyes, yaitu AS, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Inggris.

Terbukti, penangkapan eksekutif Huawei Meng Wanzhou, Kepala Keuangan Huawei yang sekaligus putri pendiri Huawei di Vancouver, Kanada atas permintaan otoritas AS pada Sabtu (1/12/2018) telah memicu perselisihan diplomatik.

Meng akan menghadapi tuduhan AS bahwa dirinya memperdaya bank-bank multinasional terkait transaksi dengan Iran, negara yang dilarang bertransaksi dengan AS, serta tuduhan menempatkan bank-bank tersebut berisiko mendapatkan sanksi dari pemerintah AS.

Tetapi hingga kini Kanada dan Inggris menyatakan masih dalam tahap pengkajian dan belum memberikan pernyataan resmi terkait pencekalan terhadap Huawei dan ZTE.