Pemerintah AS Minta Sekutunya Tinggalkan Perangkat Huawei

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan meminta sekutu-sekutu utamanya untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan telekomunikasi di negara mereka agar tidak menggunakan perangkat besutan Huawei Technologies Co.

Mengutip informasi sumber terkait yang identitasnya dirahasiakan, Wall Street Journal mengabarkan bahwa pejabat AS telah menghubungi mitra dan eksekutif di sejumlah negara termasuk Jerman, Italia, dan Jepang tentang risiko keamanan siber yang dirasakan.

Sebagai timbal baliknya, pemerintah AS disebut kemungkinan meningkatkan bantuan untuk pengembangan telekomunikasi di negara-negara yang tidak menggunakan perangkat Huawei.

Perusahaan teknologi asal China tersebut telah lama dilabeli risiko keamanan oleh anggota parlemen AS karena dugaan kaitannya dengan pemerintah China, sebagian lantaran didirikan oleh mantan tokoh militer Ren Zhengfei.

Meski Huawei menyangkal adanya keterlibatan yang tidak pantas, perusahaan ini telah mendapatkan larangan di Australia untuk memasok peralatan nirkabel generasi kelima, menghadapi pengawasan di Inggris, dan mengalami hambatan di pasar AS.

Pengawasan terhadap Huawei telah meningkat sejak Donald Trump menjadi Presiden AS seiring dengan memanaskan tensi perdagangan antara pemerintah AS dan China.

Huawei saat ini menjadi salah satu produsen smartphone terbesar di dunia sekaligus salah satu yang terbesar dalam membuat perangkat untuk menjalankan jaringan telepon.

Kekhawatiran sejumlah pejabat AS, lapor Wall Street Journal, di antaranya terkait dengan penggunaan peralatan asal China di negara-negara yang menjadi pangkalan militer AS seperti Jerman, Jepang, dan Italia.

“Ada kekhawatiran tentang kemampuan Tiongkok untuk memaksa perusahaan-perusahaan mematuhi permintaan pemerintah,” papar Wall Street Journal, seperti dikutip Bloomberg.

Menurut data rantai pasokan Bloomberg, sejumlah perusahaan telekomunikasi besar mengarahkan lebih dari 5% belanja modalnya ke Huawei. Perusahaan-perusahaan itu di antaranya Telecom Italia SpA serta NTT Docomo Inc. dan KDDI Corp. asal Jepang.