Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah adanya kebocoran hingga penjualan data kependudukan ke negara asing. Hal itu menjawab tudingan bahwa penjualan data dilakukan oleh pemerintah setelah pelanggan kartu prabayar melakukan pendaftaran ulang ke operator masing-masing.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) pada Kemkominfo Ahmad M Ramli mengemukakan tudingan mengenai data pelanggan kartu prabayar yang bocor hingga dijual ke negara asing dinilai tidak benar dan sudah dibantah langsung oleh Menkominfo Rudiantara. Menurutnya, insiden yang terjadi saat ini adalah adanya penyalahgunaan data kependudukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran ulang kartu prabayar.
"Kemarin sempat ada isu kebocoran data, penjualan data ke negara asing, semua itu tidak benar. Soalnya data yang masuk ini sama sekali tidak kami apa-apakan, lagipula data base-nya ada di Kemendagri," tuturnya, Rabu (14/3/2018).
Ahmad menjamin tidak ada kebocoran data pelanggan sama sekali, pasalnya Kemendagri punya SOP yang sangat ketat untuk melindungi data tersebut dengan teknologi keamanan bersertifikat Internasional yaitu ISO 270001. Menurutnya, isu kebocoran data yang digulirkan beberapa waktu lalu oleh oknum di media sosial tidak mengurangi antusiasme para pelanggan operator untuk mendaftarkan ulang nomornya.
"Jadi menurut kami, kata-kata kebocoran itu terlalu tendensius. Jadi yang sebenarnya terjadi bukan kebocoran, tetapi penyalahgunaan data untuk pendaftaran ulang," katanya.
Menurutnya, pelanggan yang sudah mendaftarkan ulang nomornya telah mencapai angka 351 juta pelanggan hingga Rabu 13 Maret 2018 pukul 07:00 WIB. Dia optimistis angka tersebut akan terus bertambah karena pemerintah telah memperpanjang batas waktu hingga akhir Maret 2018.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah daftar ulang. Menurut kami, isu kebocoran data ini tidak berpengaruh signifikan karena angka pelanggan yang daftar ulang terus meningkat," ujarnya.
