Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah memastikan akan melakukan normalisasi terhadap layanan over the top (OTT) asal Rusia, Telegram.
Hal itu dilakukan setelah pihak Telegram berkomitmen memberangus seluruh konten negatif dan terorisme yang terdapat pada public channel Telegram, sekaligus membuat public channel khusus untuk pemerintah agar mudah berkomunikasi dengan Telegram.
Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengemukakan Kemkominfo telah memanggil CEO Telegram Pavel Durov guna melakukan diskusi mendalam terkait pemblokiran, serta mendesak agar layanan tersebut membantu pemerintah melawan konten negatif dan terorisme yang selama ini dinilai meresahkan.
| Baca Juga Hoax! Makanan Mengandung Semua Zat Gizi |
|---|
Menurut Samuel, kesimpulan dari hasil diskusi tersebut adalah Telegram telah menyatakan komitmennya untuk patuh pada aturan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.
"Kami sudah bertemu dan berdiskusi tentang banyak hal dengan pihak Telegram, salah satunya adalah soal pemblokiran dan penanganan konten negatif serta teroris yang ada di layanan mereka. Telegram juga sudah siap untuk membantu kami menangani konten yang tidak sesuai ini," tutur Samuel di Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Meskipun Telegram telah menyatakan komitmennya untuk patuh terhadap seluruh aturan yang ditetapkan pemerintah, namun layanan OTT asal Rusia tersebut belum berencana untuk tunduk terhadap regulasi perlindungan data pribadi seperti yang tertuang pada Pasal 15 ayat (3) pada Peraturan Pemerintah (PP) No.82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta membuat Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau kantor perwakilan di Tanah Air.
Menurut Samuel, alasan pemerintah belum mendesak Telegram untuk memindahkan data centernya ke Indonesia dan membuat BUT, karena layanan tersebut dinilai masih belum mencari keuntungan melalui iklan digital seperti layanan OTT lain yang beroperasi di Indonesia.
Kendati demikian, dia memastikan Kemkominfo akan kembali mendesak layanan tersebut memindahkan data center dan membuat BUT setelah mencari keuntungan melalui Telegram.
"Mereka kan masih nonprofit sampai saat ini. Jadi belumlah. Kalau sudah mencari untung, baru kita mulai desak lagi untuk pindahkan data center ke sini (Indonesia)," katanya.
| Baca Juga Harga Gabah Jatuh |
|---|
Dia menjelaskan setelah kerja sama antara Kemkominfo dan Telegram itu dilakukan, pemerintah akan fokus untuk melakukan pengawasan terhadap sejumlah public channel pada Telegram yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas terorisme dan konten negatif.
Namun untuk private chat Telegram, pemerintah mengaku tidak akan mengawasi fitur tersebut karena tidak dapat masuk ke area tersebut.
"Propagandanya kan yang paling banyak memang ada di public channel, kalau pembicaraan di private chat, kami tidak dapat masuk ke sana, karena setiap negara pasti akan melindungi itu kan ada di UU," ujarnya.
Menurut Samuel, Kemkominfo juga telah memberikan prosedur standar untuk Telegram agar dapat menangani konten negatif dan terorisme yang ada di layanan tersebut. Dia menjelaskan salah satu prosedur yang diberikan ke Telegram adalah membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Indonesia.
"SOP yang kami berikan kepada Telegram ini sama seperti OTT yang lain, tidak ada bedanya. Intinya mereka harus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah secara langsung, karena kalau kita bicara dunia digital ini kan perubahannya cepat sekali, koordinasi juga harus cepat," tutur Samuel.
Selain Telegram, Samuel juga memastikan Kemkominfo akan memanggil para pemain layanan OTT global lain yang menikmati kue Indonesia. Pekan depan menurutnya, layanan OTT yang akan menghadiri panggilan adalah Facebook disusul oleh Google dan Whatsapp pekan berikutnya.
"Semua akan kami panggil, tidak lama lagi Facebook juga akan datang ke sini untuk mendiskusikan soal konten negatif dengan Kemkominfo," ujarnya.
Sementara itu, CEO Telegram Pavel Durov mengaku siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memerangi aktivitas terorisme dan seluruh konten negatif yang ada di Telegram.
Dia juga mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap seluruh public channel yang ada di layanannya tersebut.
"Kami sudah melakukan diskusi dengan pemerintah dan menyamakan visi dan misi untuk memblokir channel yang terindikasi dan akun yang aktif di channel itu," tuturunya.
Menurutnya, Telegram telah berencana membentuk tim khusus gabungan dari Indonesia dan Rusia yang ditugaskan untuk melakukan monitoring terhadap beragam propaganda yang dilakukan kelompok teroris pada layanan Telegram.
"Kami belum bisa jelaskan kapan waktunya tim ini akan dibentuk. Tapi yang jelas, ada dari pemerintah Indonesia dan tim kami juga. Kami siap menonaktifkan akun Telegram yang terindikasi berkaitan dengan teroris," kata Durov.
Dia mengatakan dalam waktu dekat pihaknya belum berencana untuk membangun kantor perwakilan di Indonesia. Namun, Durov memastikan pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk membantu Telegram di Indonesia.
"Kami belum menentukan di mana tempatnya kantor kami akan dibangun. Tapi kami sudah punya perwakilan di Jakarta melalui kerja sama dengan banyak komunitas. Kami akan patuh pada aturan pemerintah," ujar Durov.
