Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan akan menghadirkan Director Global Content Policy Facebook setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak selesai di Indonesia.
Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aptika pada Kemenkominfo mengemukakan pihaknya menolak untuk melakukan video conference dengan salah satu petinggi Facebook global seperti yang sudah ditawarkan oleh layanan OTT global tersebut pada akhir Januari 2017.
Menurutnya, salah satu perwakilan Facebook global tersebut wajib hadir untuk membahas terkait pemberitaan palsu yang tengah marak di Indonesia.
"Mereka wajib datang kesini (Indonesia). Nanti yang akan datang Director Global Content Policy Facebook setelah Pilkada," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Minggu (12/2).
Dia memprediksi pekan depan petinggi Facebook global tersebut akan hadir dan melakukan diskusi bersama Kemenkominfo dan sejumlah stakeholder terkait.
Menurutnya, pembahasan dalam diskusi yang akan dilakukan Kemenkominfo bersama Facebook tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemberitaan palsu tapi sejumlah isu terkini dan regulasi di Indonesia.
"Jadi nanti yang akan dibahas seputaran hoax dan yang lainnya juga akan dibahas nanti," katanya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengemukakan sudah menjadwalkan pertemuan dengan salah satu pemain raksasa teknologi global tersebut pada akhir pekan depan di kantornya.
"Nanti pihak Facebook akan datang langsung ke kantor saya," tuturnya.
Menurutnya, pemerintah akan menyoroti dua hal yang rencananya akan dibahas bersama Facebook pekan depan seperti posisi Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar Facebook dan terkait berita palsu yang beredar di layanan media sosial tersebut.
"Jadi dua hal itu yang rencananya akan kami diskusikan pekan depan nanti, tunggu saja ya," katanya.
Secara terpisah, Chairman of Institut for Democracy Through Science and Technology The Habibie Center, Ilham Habibie menyarankan agar layanan OTT global seperti Facebook Wajib menggunakan filtering fake news untuk menangkal berita palsu yang beredar saat ini di Indonesia.
"Seharusnya memang ada fitur filtering fake news di semua layanan OTT, agar tidak ada lagi berita palsu," tukasnya.
Sebelumnya, Kemenkominfo mengancam akan memblokir ad sense seluruh layanan over the top (OTT) global dan lokal yang menolak bekerja sama dalam mengantisipasi peredaran pemberitaan palsu di media sosial.
Selain itu, Kemenkominfo juga berencana kenakan denda kepada seluruh pemain OTT yang masih memberikan kontribusi atas penyebaran berita palsu di media sosial seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jerman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
